ARASYNEWS.COM – DPRD Kota Pekanbaru dikabarkan mendapat baru mendapat empat mobil baru. Dan dari data harganya berkisar ratusan juta rupiah.
Mobil tersebut yakni sat unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV dan tiga unit Honda All New Accord RS e:HEV.
Dikabarkan, satu unit tersebut diperuntukkan Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Dan yang tiga lagi untuk para wakil ketua.
Adapun keempat mobil baru tersebut dibeli pada akhir tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru. Dengan rincian 1 unit seharga Rp800.900.000 dan total Rp2.796.300.000 untuk tiga unit lainnya. Total keseluruhan adalah Rp3.597.200.000.
Hal ini mendapat banyak respon dari masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa tengah digencarkannya efisiensi anggaran, selain itu juga ditambah lagi sedang dalam defisit keuangan daerah.
Dikutip dari beberapa media, menyebutkan bahwa oat mobil mewah tersebut dibeli di diler Honda Soekarno-Hatta Pekanbaru. Bahkan bukti dokumentasi juga ada. Serah terima melalui perwakilan dari DPRD kota Pekanbaru. Menampilkan mobil Honda All New Accord RS e:HEV berwarna hitam dengan nomor polisi merah BM 1410 A.
Terkait benar atau tidaknya pengadaan mobil baru ini, dibantah dari DPRD Pekanbaru. Disebutkan bahwa tengah melakukan efisiensi dan tidak ada pengadaan itu masuk dalam anggaran APBD tahun 2025. Dan juga menyebutkan bahwa ketua dan wakil masih menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas.
Adapun masing pimpinan yang akan menerima mobil dinas baru yakni Muhammad Isa Lahamid (PKS) Ketua DPRD dan 3 wakil ketua yakni Tengku Azwendi Fajri (Demokrat), Andry Saputra (Gerindra) dan Muhammad Dikky Suryadi (PDI-P).
Terkait hal ini, menimbulkan pertanyaan besar. Jika benar DPRD tidak menerima mobil dinas baru, ke mana larinya anggaran Rp3,5 miliar yang sudah digunakan? Mengapa tidak ada pejabat yang mau mengakui keberadaan kendaraan mewah tersebut?
Kondisi ini semakin mencurigakan karena selama ini DPRD Pekanbaru gencar berbicara soal efisiensi anggaran, sementara ini ada pengeluaran fasilitas mewah. Apalagi, pengadaan kendaraan dinas baru ini terjadi di tengah sorotan terhadap berbagai persoalan keuangan di Pekanbaru, mulai dari defisit anggaran hingga polemik retribusi.
Jika pengadaan ini benar-benar terjadi, maka publik berhak mengetahui alasan di baliknya. Jika tidak, maka ini bisa menjadi indikasi manipulasi anggaran. Masyarakat kini menunggu transparansi dari DPRD Pekanbaru, apakah mereka akan terus menutupi fakta, atau berani bertanggung jawab atas kebijakan yang telah mereka buat?
[]
