ARASYNEWS.COM – Presiden Jokowi mengungkapkan keberhasilan pemerintahannya membangun 1.900 kilometer jalan tol di seluruh Tanah Air. Angka ini disebut lebih tinggi dari pencapaian enam Presiden sebelumnya digabung, yang hanya mampu membangun 780 kilometer jalan tol dalam waktu 40 tahun
“Dalam 40 tahun kita telah membangun 780 kilometer jalan tol. Kemudian, 2014 kita dorong betul agar jalan tol semuanya segera tersambungkan, baik yang Trans Jawa, Trans Sumatera, beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. 7 tahun ini, 1.900 kilometer, sebelumnya 40 tahun 780 kilometer” kata Jokowi dalam Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya, Kamis (14/4) lalu.
Ia pun menjelaskan bahwa perbedaan yang mencolok tersebut dapat terjadi lantaran saat ini pemerintah membuka keran pembiayaan dan investasi yang lebih luas. Salah satunya melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA)
“Sudah sering saya sampaikan, betapa pentingnya yang namanya infrastruktur. Daya saing kita, produk-produk yang diproduksi di negara kita akan sulit berkompetisi dengan negara lain, apabila infrastruktur tidak baik,” pungkasnya
Diketahui pembangunan tol di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto pada 1973. Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie ada 7,2 km jalan tol yang beroperasi
Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri. Sedangkan pembangunan jalan tol pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah sepanjang 212 km
Hanya saja, kebanggaannya ini disindir warganet di media sosial. Hal ini karena pembangunan jalan tol ini membuat utang luar negeri meningkat pesat. Dari yang sebelumnya 2.500 triliun sejak 40 tahun, kini langsung meningkat menjadi 7.000 triliun dalam waktu yang singkat.
Bukan hanya itu saja, jalan tol ini disebutkan tidak berpihak pada semua elemen masyarakat. Salah satunya masyarakat miskin yang tidak dapat menerima manfaat dari jalan tol ini.
Selain itu, pada era presiden-presiden sebelumnya, khusus untuk pembangunan jalan difokuskan pada jalan nasional yang bermanfaat bagi semua golongan. []
