
ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Inflasi Provinsi Riau hingga bulan Maret 2021 menunjukkan inflasi sebesar 0,10% (mtm) atau 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,32% (mtm) atau 1,76% (yoy).
Inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Sumatera dan Nasional yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,02% (mtm) dan 0,08% (mtm).
“Secara umum, inflasi masih terpantau rendah dan terkendali. Harga-harga bahan makanan tidak melonjak tinggi. Selanjutnya, angka inflasi tersebut perlu kita jaga untuk menjaga daya beli di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional,” kata Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau Decymus usai menghadiri HLM TPID se-Riau di Pekanbaru, Rabu (7/4/2021).
Dan untuk menstabilkan harga bahan pangan pokok, sebagai bagian dari penguatan Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau, Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan seluruh Kabupaten/Kota di Riau, Bank Indonesia, Kepolisian Daerah Riau, Bulog Divre Riau Kepri, dan seluruh instansi terkait senantiasa bersinergi dan berkoordinasi erat dalam rangka menjaga ketahanan pangan menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2021 / 1442 Hijriah
“Tujuan dibentuknya TPID ini menstabilkan dan menjaga harga bahan pangan pokok dan ketahanan pangan menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2021 / 1442 Hijriah,” tukasnya.
TPID Riau melalui Pemprov Riau dan seluruh Kabupaten/Kota Riau juga berkomitmen menjaga kelancaran jalur distribusi bahan pangan pokok di tengah penerapan PSBB di beberapa Kabupaten/Kota di Riau.
“Satgas Pangan akan menindak tegas oknum-oknum distributor dan pedagang yang diduga sengaja melakukan penimbunan bahan pangan pokok dan/atau membuat harga menjadi tidak wajar,” kata dia.
“Riau masih merupakan daerah defisit untuk bahan pangan pokok dan memiliki ketergantungan yang tinggi akan pasokan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa,” kata dia.
“Oleh karena itu, kami terus menjalankan program peningkatan produksi bahan pangan pokok baik dalam jangka pendek maupun menengah panjang, agar ke depannya Riau dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, bahkan dapat menjadi daerah surplus,” sebutnya.
Dikatakannya juga, perjanjian kerjasama yang telah disepakati mencakup menjaga kebutuhan pokok, minyak goreng, beras, cabai, bawang, telur, daging dan daging ayam ras.
Komoditi tersebut merupakan komoditas penentu mengingat tingkat konsumsi masyarakat Riau terhadap komoditi itu sangat tinggi. Oleh sebab itu Stok bahan pangan diharapkan selalu terjadi pada level aman.

Decymus menerangkan, ada lima jenis komoditi pengendali yang harus selalu dipantau stabilitas ketersediaan dan harga.
Komoditi pengendali itu perlu mendapat pengawalan ketat untuk menjaga ketersediaan agar stabilitas harga terkendali.
“Salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh TPID yakni memperpendek rantai pasokan. Jika sebelumnya terdeteksi setidaknya ada delapan rantai pasokan, kini berhasil pangkas separuhnya,” kata Decymus.
“Dengan dipangkasnya rantai pasokan, maka harga akan terkendali dan petani tentunya akan mendapat keuntungan yang lebih banyak,” kata Decymus..
“Jadi di Riau, kita harus hafal polanya. Kapan waktu panen bahan-bahan pokok tersebut. Kemudian biasanya akan cenderung baik pada bulan atau momentum tertentu. Pola ini selalu berulang. Oleh sebab itu, pola-pola seperti ini harus cermati dan dipelajari agar ketemu strategi pengendaliannya,” pungkas Kepala BI KPw Riau. []