ARASYNEWS.COM – Berangsur-angsur, pengguna mulai meninggalkan aplikasi TikTok, mereka beralih ke platform alternatif, salah satunya adalah UpScrolled.
Berdasarkan data Appfigures yang dikutip dari TechCrunch, aplikasi ini telah diunduh 41 ribu kali hanya dalam dua hari, dengan rata-rata 14 ribu unduhan per hari, dan sejak Kamis, melonjak 2.850% dibanding periode sebelumnya.
Sementara itu, dalam data Sensor Tower yang dikutip, angka uninstall melonjak 150% dalam lima hari, jauh melampaui rata-rata selama tiga bulan terakhir.
UpScrolled diketahui didirikan oleh Issam Hijazi, ahli teknologi berdarah Palestina-Yordania-Australia, dengan misi menghadirkan ruang berekspresi yang lebih bebas bagi penggunanya. Aplikasi ini mengusung fitur yang cukup familiar ala Instagram dan X, mulai dari berbagi foto, video, dan teks, hingga menjelajah konten baru dan kirim pesan.
Sementara itu, diketahui, pengguna TikTok di AS mulai berbondong-bondong menghapus aplikasi setelah platform ini dijalankan lewat skema perusahaan patungan (joint venture) baru.
Pada Kamis (22/1) lalu, perusahaan menunjuk Adam Presser, mantan bos operasional TikTok, sebagai CEO di bawah kepemimpinan baru Amerika.
Tiktok diambil alih tokoh pro-Israel. Susulan pengumuman pengambilalihan operasi TikTok di Amerika Serikat oleh sekutu Presiden Donald Trump yang juga tokoh pro-Israel, Larry Ellison.
Larry Ellison dilaporkan mempunyai hubungan rapat dengan kepimpinan Israel dan pernah menyumbang AS$16.6 juta kepada Friends of the Israel Defense Forces pada 2017, selain dikenali sebagai penyokong kuat kerajaan Israel.
Beberapa pemerhati turut membangkitkan kebimbangan bahwa kawalan baru ini boleh menjelaskan kebebasan bersuara di TikTok.
Guy Christensen, yang mempunyai lebih tiga juta pengikut di TikTok dan berpengaruh di media sosial, mendakwa pengguna platform itu kini “melarikan diri” ke UpScrolled, sebuah aplikasi yang digasaskan oleh seorang rakyat Palestin dan menjanjikan tiada penapisan serta bebas pengaruh bilionair.
Lonjakan ini dipicu kekhawatiran pengguna setelah diminta menyetujui pembaruan kebijakan privasi yang mencakup data sensitif, mulai dari ras, orientasi seksual, status transgender atau nonbiner, kewarganegaraan atau status imigrasi, hingga informasi keuangan.
[]
