ARASYNEWS.COM – Data pribadi kembali bocor, kali ini kebocoran tersebut diduga berasal dari data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan.
Kabar ini pertama kali terdengar lewat media sosial X (Twitter) dan disampaikan akun pengamat siber dan ethical hacker di Indonesia, Teguh Aprianto. Dengan handel secgron mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia.
Diketahui, hacker yang membocorkan ini adalah yang sebelumnya pernah membuat heboh, yakni Bjorka.
Bjorka membocorkan sebanyak enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat Indonesia. Laporan kebocoran data ini diungkap kali pertama oleh akun X, Teguh Aprianto (@ secgron), Rabu (18/9).
Teguh Aprianto mengungkapkan bahwa data DJP yang dibobol Bjorka telah diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta di Breachforum.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh, dikutip dari X, Rabu (18/9/2024).
Selain data NPWP, terdapat juga data NIK, alamat, nomor hp, email dan lainnya.
Dam dalam data NPWP tersebut terdapat NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang ketua umum Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Gibran wakil Presiden Indonesia terpilih.
Selain itu juga data pribadi dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan nama menteri-menteri lainnya datanya juga dibocorkan oleh Bjorka.
Bocoran dari Bjorka tersebut terlihat cukup terperinci. Sebab, akun X @ secgron menjelaskan selain data NPWP dan data yang disebutkan juga terdapat data lainnya yang ditampilkan dalam sampel yang dibocorkan.
“Kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” kata Teguh dalam akun X miliknya.
Sejauh ini, belum diketahui bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi kebocoran data NPWP yang total ada 6.663.379. Data yang dibagikan oleh Bjorka tersebut memiliki berat 2GB dengan format CSV, dan pembagian filenya menggunakan Private CDN.
Dan diketahui, sebelumnya, Kemkominfo RI juga telah mengajukan penambahan anggaran untuk siber di lingkungan pemerintah. []
