ARASYNEWS.COM – Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai di Kalimantan. Ada dua kabupaten yang dipilih sebagai tempat lokasi baru ini. Dan bahkan juga kepala otorita IKN juga telah dilantik.
Kabar terbaru, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan adanya temuan bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara ini.
Alex menjelaskan KPK menerima informasi tersebut dari masyarakat. Namun, Alex tidak merinci lebih detail tentang bagi-bagi lahan yang dimaksud.
“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan pembangunan IKN kepada KPK,” kata Alexander Marwata dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).
Awal mulanya, Alexander menyampaikan temuan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi. Rapat tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
KPK berharap, pembangunan ibu kota baru termasuk apapun bisnis yang dilakukan di Kaltim memberikan manfaat luas untuk masyarakat.
Alexander meminta, agar setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan niaga di daerah tersebut tidak mengambil keuntungan pribadi
Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu juga berharap, koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik. Dia meminta, setiap pelaku bisnis untuk membayarkan pajak dengan benar, pembangunan yang dilakukan di daerah juga minim dampak lingkungan serta perusahaan bertanggung jawab secara sosial.
“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya, tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibukota Negara juga menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Untuk diketahui, rakor tersebut juga dihadiri inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser serta Forkopimda.
Akan tetapi, di media sosial Twitter, apa yang disampaikan ini mendapat kritik dari warganet. Mayoritas warganet tertawa dengan penyampaian ini. Beberapa alasan adalah karena selama ini orang-orang dalam pemerintahan dan rezim saat ini hanya bisa menyampaikan saja, tetapi tidak ada tindak lanjut dari itu.
“Yakin, KPK mau melanjutkan. Kan orang-orang nya itu-itu juga,” cuit warganet.
“Lah, temuan baru, yg lama aja gak selesai,” tambah yang lain.
“Ditunggu pak, semoga dapat,” lanjut warganet lainnya.
“Cuma nemu aja, yakin mau lanjutkan kasusnya?,” timpa lainnya.
[]
