ARASYNEWS.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah sebelumnya mendapat kritik dari beberapa orang masyarakat di Sumbar. Hal ini karena lambat dalam penanganan virus Covid-19 di Sumbar.
Mahyeldi menanggapi santai yang disampaikan masyarakat. Ia mengatakan bahwa dirinya cuma manusia biasa dan dalam tugas sebagai seorang Gubernur bahwa dirinya juga membutuhkan perangkat lainnya.
Hanya saja apa yang ia sampaikan ini ditanggapi Ketua Umum Pergerakan Millenial Minang (PMM), Fikri Haldi.
Dalam keterangannya ke media, Fikri menyebutkan seharusnya Gubernur Sumbar tidak mengatakan hal itu.
“Gubernur itu dipilih dan diberi kepe masyarakat Sumbar untuk memimpin. Pemimpin dipilih oleh rakyat untuk mengatasi persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat biasa, kalo semua orang bisa melakukan menyelesaikan yang kusut, meredamkan masalah yang membara, maka semua orang akan menawarkan diri untuk jadi pemimpin bahkan mungkin lebih ekstrim, masyarakat tak butuh pemimpin kalo semua masyarakat bisa lakukan,” kata Fikri, Rabu (28/7).
“Jangan sakiti hati masyarakat yang menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap bapak, bapak adalah contoh masyarakat untuk optimis bekerja dalam keadaan yang sulit, mencari jalan solusi yang terbaik, jangan seperti hilang arah dan tidak ada kefokusan,” sebut dia.
Ia juga mengungkit janji dan komitmen Gubernur dalam penanganan Covid-19 di Sumbar, vaksinasi, dan meningkatkan perekonomian yang sulit di saat pandemi.
“Jawaban seperti itu, membuat pertanyaan dan kekecewaan publik terhadap Gubernur. Masyarakat menilai ketidakbecusan Gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sumbar kenapa bapak sebut bapak adalah manusia biasa,” ujarnya.
“Seharusnya Gubernur malu berucap seperti itu. Seharusnya Gubernur malu atas kinerjanya yang buruk dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumbar akan ketidakbecusan kepemimpinan Gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti beberapa kepala daerah yang telah mengucapkan permintaan maaf mereka kepada masyarakat jika ada penilaian penangganan dan pencegahan Covid-19 belum maksimal,” terangnya.
Ia mewakili komunitas Pergerakan Millenial Minang mengajak agar Gubernur serius karena banyak masyarakat kecil yang sudah jenuh dengan tekanan yang dialami selama pandemi ini.
“Sebaiknya, Gubernur fokus dan benahi supaya kita keluar dari zona seperti ini, nanti ketika semakin rumit ujung-ujungnya di lemparkan persolan ke pemerintah pusat, itulah pola yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah yang tak mau berbuat dan tak mau berusaha dan tak mau berfikir apa yang terbaik untuk masyarakatnya,” kata Fikri.
“Dengarkan teriakan para pelaku usaha kecil yang terbirit, panik saat lampu mobil satpol PP dilihat dari kejauhan, tidak mungkin keadaan ini akan terus berlanjut, maka disitulah tugas pemimpin mencari jalan solusi yang terbaik keluar dari wabah ini dan perekonomian kembali seperti semula saat keadaan seperti ini,” katanya.
“Gubernur memang manusia biasa, tapi pak Mahyeldi adalah gubernur para manusia biasa di Sumatera Barat ini. Jika kinerja bawahan Gubernur tidak serius, pecat, vaksinasi di Sumatera Barat masih terendah diantara provinsi lain, no 2 dan 3 terendah se-Indonesia. Meskipun media humas Gubernur menyebutkan partisipasi masyarakat tinggi untuk mengikuti vaksin, tetapi data hari ini bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka,” terangnya.
Fikri juga menyarankan agar Pemprov Sumbar menggunakan anggaran dengan baik dan benar. Agar dialokasikan sebagaimana mestinya.
“Jangan disimpan anggaran itu, atau menunggu akhir tahun, kemudian baru dikebut di saat seperti ini. Mendagri sudah kirimkan surat kepada Gubernur agar digunakan untuk masyarakat, itu karena mungkin para bawahan Gubernur Sumbar atau mungkin Gubernur Sumbar sendiri yang masih memakai cara lama menuggu bulan Desember dulu maksudnya baru dikebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali Gubernur Sumbar dan Forkompinda di Provinsi bahwa jangan sampai ada LHP dari BPK RI akan kerugian negara seperti di bawah kepemimpinan sebelumnya. []
