ARASYNEWS.COM – Polda Metro Jaya menggeledah kantor pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi yang diduga terlibat dalam praktik judi online.
Dalam penggeledahan yang dilakukan itu, tersangka mengakui bahwa dari 5.000 situs judi yang harusnya diblokir, ada 1.000 situs yang justru dibina atau sengaja tidak diblokir.
Menanggapi kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menegaskan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas segala bentuk judi online dan aktivitas ilegal lainnya.
“Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online,” kata Meutya Hafid dalam pernyataan tertulisnya.
Disisi lain, Kapolri juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo karena dampak negatifnya terhadap pembangunan bangsa.
Selain judi online, Polri juga berkomitmen memberantas peredaran narkoba yang berpotensi menyebabkan kebocoran keuangan negara. Polri akan bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk memblokir situs dan rekening terkait judi, sekaligus melakukan penelusuran aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal ini.
Dalam keterangannya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyebutkan dari hasil interogasi kepada tersangka terkait berapa jumlah situs judi online yang biasanya mereka blokir.
Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 di antaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak terblokir.
“1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” kata tersangka.
Dalam kesempatan itu, tersangka juga mengaku mendapat imbalan sebesar Rp8,5 juta dari setiap situs yang berhasil dilindungi.
“Setiap web itu kurang lebih Rp8,5 juta,” ucap tersangka.
Jika diasumsikan ada 1.000 situs yang dilindungi dikalikan dengan Rp8,5 juta dari setiap pengelola situs judi online, maka keuntungan yang diterima tersangka bisa mencapai miliaran rupiah.
Kendati demikian, tersangka mengklaim aksinya melindungi situs judi online ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi.
“Tidak ada Pak, betul (atas ide sendiri),” ucap dia.
Tanggapan Eks Menkominfo Budi Arie
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024, Budi Arie menanggapi penetapan tersangka pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus judi online.
Budi Arie mendukung kasus itu diusut tuntas. Sejauh ini, 11 staf Komdigi ditangkap polisi atas tuduhan melindungi situs judi online. Total ada 14 orang yang ditetapkan kepolisian sebagai tersangka, tiga adalah warga sipil.
Budi Arie yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) periode Kabinet Indonesia Maju sejak 17 Juli 2023 itu menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum atas eks anak buahnya kepada polisi.
Selama aktif sebagai Menkominfo, Budi Arie fokus memberantas praktik judi online. Di bawah kepemimpinannya, Kominfo mengklaim telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Kementerian tersebut juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
Tuntutan Warganet
Sebagaimana diketahui, situs judi online alis judol masih menjadi masalah di Tanah Air. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (dulu Kominfo) menjadi salah satu fokus utama.
Soal judi online, publik mulai membandingkan menteri di Komdigi kini dan sebelumnya, Meutya Hafid dan Budi Arie.
Belum satu bulan menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dianggap gerak cepat dalam memberanstas judol.
Dalam 10 hari masa jabatannya, Meutya Hafid sudah menutup total 187 ribu judol. Mantan jurnalis televisi itu menyebut ia berharap bisa menutup lebih dari 1,8 juta sampai 200 juta situs judol.
Warganet banyak yang menuding mantan Kominfo Budi Arie untuk turut diperiksa terkait pemberantasan dalam kasus judi online.
Netizen mendesak pihak kepolisian untuk segera bisa memeriksa Budi Arie terkait kasus judi online ini.
“Kami meminta Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Arie dalam kasus judi online di Komdigi (Kominfo),” tulis akun PartaiSocmed di media sosial X.
“Sesuai Perkiraan BMKG masak iya Budi Arie Kominfo waktu itu ga ada terlihatnya sama sekali??? Dukun @/DivHumas_Polri periksa Budi Arie Cat Warrior saatnya jempol racing mode on Retweet keras,” tulis komentar dhemit_is_back di media sosial X.
Diketahui setidaknya, ada 14 tersangka terkait situs judol di mana 11 di antaranya adalah pegawai Komdigi. Hal ini membuat sejumlah tudingan disasar pada Budi Arie.
Ketua Projo itu dituding melindungi anak buahnya yang jadi backingan situs judi online.
Soal Budi Arie dan anak buahnya, jejak digitalnya kini mulai terungkap. Salah satunya saat ia datang ke pernikahan anak buahnya di Komdigi yang telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka.
[]
