
ARASYNEWS.COM, PADANG – Terkait ditangguhkannya pembangunan jalan tol ruas Padang – Pekanbaru, akhirnya ditanggapi Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah
Mahyeldi mengaku belum mendapat surat resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penangguhan tersebut. Bahkan dirinya baru dapat informasi penangguhan tersebut dari pemberitaan di media sosial.
“Informasi itu dapat dari media sosial, katanya ditangguhkan. Insya Allah nanti kita akan komunikasikan, akan kita rapatkan, karena kabarnya memang itu semuanya, bukan cuman Sumatera Barat saja tapi juga di provinsi lain. Tapi kita juga belum dapat surat resmi,” kata Mahyeldi di Kantor DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).
Meskipun kabar tersebut belum dipastikan didapatkannya, tapi untuk pelaksanaan pembebasan lahan, dikatakan Mahyeldi akan terus berjalan.
“Masalah tanah justru kemaren ada 25 titik yang sudah selesai dan belum dibayar, itu kita bersama Kapolda sudah kita sampaikan kepada Badan Pertanahan agar segera dibayar. Pembebasan lahan masih terus berlanjut,” kata Mahyeldi.
Pembebasan lahan dan pembayaran masih terus berjalan yang saat ini tengah diurus oleh BPN.
Dikatakan Mahyeldi juga untuk pembayaran dilakukan oleh pusat. Dan jikapun kabar itu benar ditangguhkan, maka nanti dirinya akan melihat dan mempelajari dulu bagaimana kebijakan selanjutnya.
Pemprov Sumbar, dikatakan Mahyeldi terus berkomitmen melanjutkan proyek tol Padang – Pekanbaru. Salah satunya Pemprov terus mendorong pemerintah pusat agar segera membayarkan ganti rugi bagi tanahnya yang sudah selesai pembebasannya.
Sebelumnya informasi soal penangguhan proyek diketahui dari surat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Nomor BM.08-P/598 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Prabumulih-Muara Enim dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin.
Dalam surat tersebut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit menyampaikan kepada Dirut PT Hutama Karya dalam suratnya tertanggal 16 Juli 2021.
Kepala BPJT sebagai penguasa jalan tol di Indonesia memutuskan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru hanya sampai Sicincin. Sementara dari arah Pekanbaru hanya sampai wilayah Pangkalan Limapuluh Kota. Sementara sisa ruas jalan tol sepanjang 144 Km yang membentang dari Kapalo Hilalang, Padang Pariaman ke Pangkalan, Limapuluh Kota ditangguhkan sementara. []