ARASYNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalami desakan pemecatan dari sejumlah pihak di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam keterangannya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.
Dikatakan Bamsoet, pasalnya Menkeu ini sudah beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat membahas refocussing anggaran dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.
“Sudah beberapa kali tidak hadir, padahal kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI,” sebut Bamsoet, dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).
Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), diketahui anggaran MPR dari 2016 sampai 2020 rata-rata tumbuh 0,9 persen.
Tidak hanya itu, terdapat kenaikan signifikan yang terjadi pada 2018, di mana MPR mendapatkan alokasi mencapai Rp1,04 triliun. Namun, anggaran MPR turun untuk dialokasikan ke penanganan pandemi Covid-19.
Selian itu, sejumlah pihak di MPR mengatakan permintaan pemecatan ini karena kebijakannya memotong anggaran lembaga negara ini.
Salah satu yang menyuarakan ini adalah Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, yang terang-terangan meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani.
Fadel mengaku kecewa karena Sri Mulyani memotong anggaran saat jumlah pimpinan MPR RI bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel pada Selasa (30/11/2021) kemarin.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara pasca protes yang dilayangkan oleh MPR perihal alokasi anggaran belanja lembaga legislatif yang terus menurun dan kurang responsifnya Menteri Sri Mulyani Indrawati.
Yustinus Prastowo, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis menjelaskan ketidakhadiran Menkeu di beberapa pertemuan.
Sementara itu, mengenai anggaran MPR, Yustinus menjelaskan pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.
Tujuannya untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi, dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T, akselerasi vaksinasi Rp 47,6 T, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. []
source. cnbc
