ARASYNEWS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru untuk mengejar penerimaan negara.
Hal ini disampaikan Menkeu saat rapat kerja dengan Komite IV DPD bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara daring, Selasa, (2/9/2025).
Ia menegaskan meski kebutuhan belanja negara pada tahun 2025 sangat besar, negara tidak akan menaikkan pajak.
“Karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak maka pendapatan negara terus ditingkatkan, tanpa ada kebijakan-kebijakan baru,” kata Sri Mulyani.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah sendiri telah merancang belanja negara Rp 3.786,5 triliun. Sementara target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.147,7 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari pajak senilai Rp 2.357,7 triliun.
Target penerimaan pajak tersebut naik 13,5 persen dibanding proyeksi tahun ini. Namun, Sri Mulyani memastikan langkah tersebut tidak akan ditempuh lewat penambahan beban rakyat.
“Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk tingkatkan pendapatan kita menaikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama,” tegasnya.
Alih-alih menambah tarif, pemerintah, kata Sri Mulyani akan fokus memperkuat administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan memperketat pengawasan wajib pajak.
“Enforcement dan dari sisi compliance kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan, sehingga bagi mereka yang mampu dan berkewajiban membayar pajak tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh sedangkan yang tidak mampu dan masih lemah dibantu secara maksimal,” tandasnya.
Meskipun begitu, Sri Mulyani menyebutkan, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembayaran pajak.
Sebelumnya, ia tampak tenang usai insiden penjarahan pada kediamannya di Bintaro Tangerang Selatan yang dilakukan sekelompok orang pada Ahad (31/8) dini hari.
Penjarahan terjadi akibat kebijakannya yang akan melakukan penambahan penerimaan pajak.
Usai peristiwa penjarahan tersebut, Sri Mulyani buka suara lewat akun media sosialnya @smindrawati. Sambil memposting beberapa potongan artikel media online yang memberitakan soal rumahnya yang dijarah massa, Sri Mulyani memberikan pesan menyentuh. Tidak ada rasa amarah dalam penyampaiannya.
“Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, sering berbahaya. Para pendahulu kita telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur,” kata Sri Mulyani.
“Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, dapat dilakukan judical review ke mahkamah konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke mahkamah agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,” terang Sri Mulyani.
“Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak anarki, intimidasi serta represi. Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan, kepatutan, profesional, transparan, akuntabel. Dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom- empati, kepekaan, mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” terangnya.
“Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian serta nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia,” terang dia.
Tak lupa, ia mengajak masyarakat membangun dan menjaga Indonesia secara bersama-sama, tidak merusak, membakar, menjarah, memfitnah, memecah belah, kebencian, kesombongan, melukai dan mengkhianati perasaan publik.
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” diakhirinya. []
