ARASYNEWS.COM – Menteri Keuangan (Kemenkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas usai terungkapnya celah sistem yang meloloskan anggaran pengadaan 21.801 unit motor listrik milik Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan harganya perunit pun tak masuk diakal.
Ia adalah Luki Alfirman, yang menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan.
Dikatakan Purbaya, pengadaan motor listrik BGN sejatinya sudah mendapat penolakan dalam proses pembahasan anggaran pada tahun 2025.
Namun, adanya kelemahan pada sistem software dan celah dalam sistem membuat pengajuan tersebut tetap dapat masuk ke dalam skema belanja negara.
Meski diketahui publik tentang pencopotan itu, Menkeu Purbaya tidak membantah secara langsung.
Pernyataannya justru memunculkan spekulasi kuat mengenai adanya penonaktifan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Mungkin (karena itu), anda tebak aja sendiri,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5).
Isyarat pergantian pejabat semakin menguat setelah beredar informasi bahwa Kementerian Keuangan akan menggelar pelantikan pejabat tinggi pada Selasa, 12 Mei 2026 esok.
Sementara itu, diketahui ada dua orang Dirjen Kemenkeu yang bermasalah ini, yakni Luky Alfirman dari posisi Dirjen Anggaran dan Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Dikabarkan, Luky Alfirman, menjadi salah satu penyebab pencopotan ini adalah karena dirinya disebut-sebut ceroboh dengan meloloskan anggaran untuk pengadaan motor listrik untuk program MBG.
Sebelumnya, tentang lolosnya anggaran pengadaan puluhan ribu motor listrik luput dari perhatian internal Kemenkeu. Purbaya sendiri mengklaim sudah menolak mentah-mentah usulan anggaran tersebut. Ironisnya, anggaran yang seharusnya diblokir justru lolos akibat adanya celah keamanan atau loophole pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
“Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak,” ungkap Purbaya.
Meski Kemenkeu berjanji telah memperbaiki sistem agar tidak “kembali bocor”, publik terlanjur melihat adanya celah dalam akuntabilitas belanja negara yang melibatkan pejabat setingkat eselon I.
Disisi lain, sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap bergeming dan mengonfirmasi bahwa belasan ribu unit motor listrik telah dibeli untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Perbedaan sikap antara Menkeu yang menolak dan BGN yang tetap melakukan pengadaan menunjukkan adanya koordinasi yang buruk dan kegagalan sistem filtrasi anggaran di tubuh DJA.
Untuk diketahui, Luky Alfirman bukanlah orang baru di Kemenkeu. Sejak bergabung pada 1995, ia memiliki rekam jejak mentereng, termasuk menjabat sebagai Chief of Staff Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, kariernya itu kini harus tercoreng oleh isu inefisiensi dan lemahnya pengawasan sistem di bawah kepemimpinannya.
[]
