ARASYNEWS.COM – Hingga kini banyak pegawai negeri sipil (PNS), pejabat pemerintah, hingga pada aparat negara yang masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, baik itu tersangka korupsi ataupun tindakan lainnya yang melanggar. Hal ini bertolak belakang dengan yang diberlakukan pada perusahaan swasta.
Untuk PNS, Badan Kepegawaian Negara (@BKN) seakan tidak peduli dengan hal ini. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan masih mendapatkan gaji dan sejenis lainnya dari negara.
Sementara itu, yang terbaru adalah yang terjadi pada AKBP Raden Brotoseno. Ia masih aktif sebagai anggota Polri meski pernah berstatus narapidana korupsi. usai dipertanyakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Lembaga pengawas korupsi itu mengirim surat kepada Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada untuk mengonfirmasi status Brotoseno.
Brotoseno diduga masih aktif sebagai Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meski telah berstatus sebagai terpidana dalam kasus penerimaan suap beberapa tahun lalu.
“Brotoseno telah divonis di atas dua tahun penjara. Untuk itu, ICW mendesak agar Polri menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat perihal status Brotoseno di kepolisian,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan.
ICW menyebut surat telah dilayangkan sejak Januari 2022, namun hingga saat ini belum direspons. Padahal, kata Kurnia, penjelasan terkait keanggotaan Brotoseno penting.
Menurut Kurnia, semestinya Brotoseno telah dipecat setelah kasus yang menjeratnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ia mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.
Beleid itu berbunyi, “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menurut pejabat yang berwenang pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.”
Selain itu, Kurnia mengungkit pernyataan mantan Kapolri Tito Karnavian pada 19 November 2016 yang menyatakan akan mengeluarkan Brotoseno dari Polri jika yang bersangkutan divonis di atas dua tahun penjara.
Sidang Etik
Atas hal tersebut, Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo menjelaskan bahwa Korps Bhayangkara tak memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada sosok perwira menengah itu.
Brotoseno hanya disanksi pemindahtugasan yang bersifat demosi dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bhayangkara dalam sidang Kode Etik Profesi Polri yang telah dijalankannya.
Adapun pemberian sanksi itu didasari putusan Nomor: PUT/72/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
Brotoseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 13 ayat (1) huruf a, pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI.
Ia dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural dengan menerima suap dari tersangka kasus korupsi saat menjabat sebagai Kanit V Subdit III Dittipidkor Bareskrim Polri.
Selain itu, Brotoseno juga tak dipecat lantaran mekanisme sidang itu menerima testimoni positif yang diberikan atasan Brotoseno saat berdinas.
“(Pertimbangan sidang etik) Adanya pernyataan atasan AKBP R. Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian,” kata Sambo.
Selain itu, kata Sambo, Propam juga mempertimbangkan Brotoseno hanya menjalani masa hukuman tiga tahun tiga bulan dari vonis lima tahun penjara karena berkelakuan baik.
“AKBP R. Brotoseno menerima keputusan sidang KKEP dimaksud dan tidak mengajukan banding,” ujarnya.
Sebagai informasi, Brotoseno ditangkap tim Bareskrim pada 2016 terkait kasus suap terkait kasus dugaan korupsi cetak sawah di Kalimantan periode 2012-2014.
Ia dinilai bersalah oleh majelis hakim dan harus menjalani hukuman pidana selama lima tahun penjara pada 2017. Brotoseno telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020. []
Source. Demokrasi
