ARASYNEWS.com — Pada momentum peringatan hari sumpah pemuda, gabungan massa aksi melakukan unjuk rasa. Salah satunya di Jakarta Pusat, tepatnya di Bundaran HI, Rabu, 28 Oktober 2026.
BEM UI yang turut hadir menyatakan bahwa three-finger salute “telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.”
Jauh sebelum riuh di jalanan, three-finger salute, sambung BEM UI, “telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia.”
“Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan],” ucap BEM UI.
Dengan simbol itu, BEM UI mengungkapkan “sudah saatnya kita merebut kembali ruang demokrasi.”
“Penggunaan simbol ini adalah identitas kita bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam aktivisme digital,” tegas mereka.
Tuntutan dalam Aksi Peringatan Sumpah Pemuda
Di Jakarta, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok golongan tertentu menyampaikan beberapa tuntutan terhadap pemerintah Indonesia saat ini.
Terdapat lima tuntutan yang dibawa Komite Sadar, yakni;
Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional yang melanda di berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.
Di dalam poin ini, Komite Sadar juga mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis.
“Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan, menyegerakan one map policy, dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup dalam perumusannya, agar tercipta transisi energi yang berkeadilan, lingkungan hidup yang terlindungi, dan terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat,” tulis mereka.
Kedua, menuntut pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat dengan cara menghentikan program-program yang dinilai tidak memberi manfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Komite Sadar, program MBG, misalnya, dalam RAPBN 2027 telah menyedot 29% dari anggaran pendidikan—atau Rp240 triliun. Sedangkan KDPM disebut “mengunci dana desa” yang membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar.
“MBG dan KDMP hanya secuil dari program politik untuk bagi-bagi kue yang digunakan oleh rezim ini. Pertanyaannya, kalau yang diuntungkan dari program pemerintah adalah TNI, Polri, dan oligarki, untuk apa rakyat membiayainya?” tanya mereka.
Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.
Komite Sadar beranggapan pendidikan sekarang ini semakin mahal dan yang paling terpukul adalah masyarakat pinggiran. Hanya 6,03% warga pedesaan lulus perguruan tinggi, kurang dari separuh angka di kota.
Rantainya berlanjut ke dunia kerja, dengan 35,40% pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah dan terjebak di pekerjaan tanpa perlindungan.
Isu ini, terang Komite Sadar, memiliki urgensi yang tinggi mengingat pembahasan revisi UU Sisdiknas tengah berjalan di Baleg DPR.
Permasalahan ini juga meluas ke sektor-sektor pelayanan dasar lainnya seperti layanan kesehatan dengan keterbatasan dokter di puskesmas, ketersediaan akses ke air minum perpipaan yang masih kurang, hingga fasilitas lainnya yang menjadi hak konstitusional dari masyarakat.
Keempat, meminta pemerintah mengatasi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di samping berhenti menggunakan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN,” tandas mereka.
Terakhir, kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah “mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.”
Komite Sadar mencontohkan peristiwa yang membuat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Lalu ada aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disiram air keras lantaran aktif menolak militerisasi.
“Mereka bukan kasus terpisah. Di rezim ini ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara. Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan,” kata Komite Sadar.
“Semua ini merupakan bentuk militerisasi, usaha untuk baik secara struktural dan kultural untuk merusak nilai-nilai sipil seperti HAM dan Demokrasi.”
[]
sc.bbc
