ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Untuk tahun 2022 dan selanjutnya, masih banyak yang mengharapkan agar pemerintah membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dan disisi lain, pemerintah saat ini masih membenahi untuk tenaga honorer dan menerima kepegawaian melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
Untuk di kota Pekanbaru, dikutip dalam keterangannya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Masykur Tarmizi mengatakan bahwa Pemko Pekanbaru hanya mengusulkan 390an formasi PPPK.
“CPNS tidak ada diusulkan. Hanya PPPK,” ujarnya, pada Jum’at kemarin.
Namun, pelaksanaan PPPK sendiri juga belum dipastikan kapan akan berlangsung. Dan ia mengatakan, saat ini Pemko masih menunggu SK dari Kemenpan RB.
Sedangkan jumlah formasi yang diusulkan tersebut, juga belum pasti akan ditetapkan. Hal ini, dikatakannya, karena Pemko belum menerima SK Penetapan Formasi dari Kemenpan.
“Kita belum dapat SK Penetapan Formasi, setelah dapat SK baru kita bisa melakukan proses seleksi,” jelasnya, seperti yang dilansir dari MCR.
Diharapkannya, SK tersebut segera diberikan dan formasi yang diusulkan dapat disetujui. Setelah mendapat SK, maka Pemko Pekanbaru akan segera menggelar proses seleksi kepegawaian tersebut.
Sebelumnya, pada akhir bulan Agustus 2022 kemarin, telah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Komisi I DPRD Provinsi Riau.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan.
Hadir pada rapat tersebut Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, beserta jajarannya.
Pada pertemuan ini membahas mengenai adanya tenaga honorer fiktif yang terdapat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau.
Disebutkan, sebanyak 19.690 tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Riau, di 12 kabupaten/kota. Berdasarkan data yang masuk dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga honorer paling banyak pada bidang pendidikan, terutama guru di kabupaten/kota.
Dari 19.690 tenaga honorer tersebut, diduga terdapat lebih kurang 500 orang honorer fiktif. Dimana terdapat nama, namun orangnya tidak bekerja.
Hal ini, menjadi pertanyaan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim tentang kejelasan tenaga honorer fiktif tersebut.
“Jika ada temuan itu ternyata dari sekian ribu yang mendaftar ada fiktif yang ditemukan. Bahkan angkanya fantastis. Pertanyaan saya kenapa kok bisa terjadi seperti itu?,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat itu
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan menjelaskan bahwa tenaga honorer fiktif ini sudah dilakukan pemetakan.
“Mana tahu nanti ada yang tidak bekerja tapi dibayar gajinya. Itu yang akan nantinya dilakukan pemetakan,” tukasnya. []
