ARASYNEWS.COM – Pemerintah dan Bio Farma diminta untuk segera mengoptimalkan diplomasi dan usaha keras guna memastikan Vaksin Sinovac segera mendapatkan sertifikat dari WHO.
Anggota DPR RI Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menyebutkan, ini adalah untuk kepastian nasib calon jemaah haji asal Indonesia agar bisa masuk ke Arab Saudi menunaikan ibadah haji yang tidak lama lagi akan berlangsung.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Dari 60.000 jemaah, diantaranya sudah termasuk dari dalam Arab Saudi sendiri sekitar 15.000, dan sisanya adalah dari jemaah diluar.
“Beberapa negara sudah dikasih tahu alokasi kuotanya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum dapat alokasi kuota, yang disebabkan karena vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO,” kata Nusron Wahid dalam RDP dengan Dirut Bio Farma Holding, Honesti Basyir, Rabu (26/5/2021), dikutip dari liputan6.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI tengah menggencarkan vaksinasi jenis Sinovac yang berasal dari China. Sedangkan vaksin ini belum mendapat sertifikasi dari WHO. Demikian juga vaksin Sinopharm yang merupakan dasar dari vaksin Gotong Royong.
Menurutnya, sungguh ironis kalau sampai umat Islam di luar Indonesia bisa berangkat haji, sementara muslim Indonesia tidak bisa berangkat karena pilihan vaksin Sinovac yang dibeli pemerintah tidak diakui atau belum mendapatkan sertifikasi dari WHO.
“Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak juga memudahkan umat untuk bisa naik haji,” terang tokoh NU ini.
Karena itu, Nusron meminta pemerintah dan Bio Farma segera mengusahakan agar vaksin Sinovac segera mendapat sertifikasi dari WHO. Sebab, kalau tidak segera mendapatkan sertifikasi WHO dan kemudian imbasnya Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, akan menjadi tsunami opini dan diskriminasi.
“Sebaliknya, kalau sertifikasi WHO segera keluar, ini akan bisa dijadikan sebagai alat atau sarana diplomasi agar sebagian umat Islam masih bisa naik haji seperti negara-negara lain,” ungkap Nusron. []
