ARASYNEWS.COM – Untuk menjaga moralitas etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong lahirnya Mahkamah Etik.
Mahkamah Etik ini nantinya agar mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.
Hal itu akan menjadi pembahasan dalam focus group discussion (FGD) yang akan diselenggarakan oleh BPIP di Universitas Hasanuddin di Makassar, Selasa (17/9) kemarin.
“FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada wartawan.
Yudian menjelaskan, masifnya kasus pelanggaran etik, di antaranya seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan harus mampu dicegah. Sehingga pembahasan itu diharapkan menghadirkan solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
Sasaran etik ini ditujukan kepada seluruh penyelenggara negara naik di pusat hingga ke daerah.
Untuk diketahui, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang bertugas untuk membina ideologi Pancasila. BPIP dibentuk untuk menjadi panduan bagi seluruh warga negara, penyelenggara negara, dan komponen bangsa. []
