ARASYNEWS.COM, PADANG – Polisi akan memanggil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, terkait surat permintaan sumbangan dengan tanda tangan Gubernur Sumbar yang digunakan oleh sejumlah orang untuk menarik sumbangan. Dan disebutkan juga uang tersebut masuk ke rekening pribadi. Namun polisi tak menyebut rekening siapa.
“Hasil pemeriksaan, surat tersebut adalah asli berasal dari Gubernur Sumbar. Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda. Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus dan pihak-pihak lainnya untuk mencari uang,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Jum’at (20/8/2021 kemarin.
Surat permintaan sumbangan itu disebar oleh lima orang yang disebut bukan ASN ataupun tenaga honorer di Pemprov Sumbar dan telah ditangkap dengan dugaan kasus penipuan. Menurut polisi, ada tiga dus surat yang belum disebar.
Kelima orang itu adalah D (46), DS (51), DM (36), yang ketiganya berasal dari Jawa. Kemudian MR (50) dan A (36), yang berasal dari Makassar.
Namun, setelah diperiksa, kelimanya dilepaskan kembali karena surat minta sumbangan dari Gubernur Sumbar itu ternyata asli. Menurut polisi, kelimanya juga pernah melakukan hal serupa pada 2016 dan 2018 atau saat Mahyeldi masih menjabat Wali Kota Padang.
“Ada tiga dus yang belum sempat dikirim atau diberikan kepada orang-orang yang menjadi sasaran sponsor (penerbitan buku),” kata Rico.
“Kami tidak menahan kelima orang ini, karena kelima orang ini mengakui bahwa surat itu adalah asli. Berasal dari gubernur dan orang kepercayaannya,” kata Rico lagi.
Rico menyebut kelima orang tersebut telah mendapatkan uang Rp 170 juta lebih dari berbagai pihak yang sudah didatangi. Uang didapat dari pengusaha, pihak kampus, hingga rumah sakit. Namun masih banyak yang belum sempat dikirimkan.
Surat yang beredar diketahui memiliki bernomor 005/3984/V/Bappeda-2021, tertanggal 12 Mei 2021, tentang penerbitan profil dan potensi provinsi Sumatera Barat.
“Sehubungan dengan tingginya kebutuhan informasi terkait dengan pengembangan, potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatera Barat oleh para pemangku kepentingan, maka akan dilakukan penyebarluasan dan pemenuhan kebutuhan informasi tersebut dengan menerbitkan buku Profil ‘Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan’ dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk softcopy,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
“Diharapkan kesediaan Saudara untuk dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut,” lanjut surat yang juga dibubuhi stempel resmi Gubernur.
Selain surat tersebut, para pelaku juga membawa surat yang memiliki kop dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar
Disampaikan Rico, kelima orang itu juga mengaku pernah menarik sumbangan serupa pada tahun 2016 dan 2018. Saat itu Mahyeldi masih menjabat sebagai Wali Kota Padang.
Rico menyebut pemanggilan terhadap Mahyeldi dan sejumlah pihak untuk diperiksa terkait surat tersebut bakal dilayangkan pada pekan ini.
“Pekan ini kita akan panggil para pihak terkait seperti Bappeda, Sekretariat Daerah dan pihak Gubernur,” bebernya.
Terkait hal ini, Kepala biro Administrasi Pimpinan Gubernur Sumbar, Hefdi menyatakan pihaknya belum mengecek kebenaran surat itu karena sibuk.
Kendati demikian, Hefdi menyebut surat itu tidak memiliki nomor resmi, jadi belum bisa diketahui apakah itu asli atau tidak.
“Saya masih sibuk dan belum sempat mengecek kebenaran surat itu. Tapi kalau dilihat dari suratnya, suratnya tidak memiliki nomor dan tanggal jelas, sehingga belum bisa dinilai kebenarannya,” tutur Hefdi.
“Kita amankan di PT. Menara Agung dan dibawa ke Mapolresta untuk diperiksa, dan mereka mengaku mendapatkan surat itu langsung dari gubernur dan Bappeda,” kata Rico lagi
Dari pengakuan para pelaku, mereka mengakui mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Bahkan, nama rekeningnya bukan nama Dinas, melainkan Bank Mandiri Padang atas nama H Dwi Susanto. []
