ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Hasil sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, Kamis (28/07/2022) sore.
Hal ini karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama RAPBD Provinsi Riau, tahun 2014-2015.
Selain itu, Annas Maamun juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua DR Dahlan pada sidang vonis yang digelar di Ruang Prof R Soebekti SH, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Majelis Hakim berkesimpulan, terdakwa Annas Maamun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Ini tertuang dalam dakwaan alternatif pertama pasal 5 ayat 1 huruf A undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” kata Dahlan, Kamis (28/7/2022).
Hukuman tersebut, kata hakim, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Kemudian, Annas juga dihukum membayar denda sebesar Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.
Atas vonis ringan itu, Annas Maamun langsung menerimanya. Berbeda halnya dengan JPU KPK, Yoga Pratomo yang menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. “Pikir-pikir, yang mulia,” kata JPU.
Menanggapi vonis ini, Annas Maamun yang hadir melalui video conference dari Rutan Kelas 2A Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim. Ia pasrah dan menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya.
Sebelumnya, JPU menuntut Annas Maamun dua tahun penjara dan denda Rp.150 juta Subsider 6 bulan pada sidang lanjutan dugaan korupsi RAPBD tahun 2014 dan 2015 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, (14/07/2022) lalu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Arif Rahman yang hadir di ruang sidang Soebakti lantai dua Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan, politisi gaek itu tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
Gubernur Riau periode 2009-2014 itu telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi uang dengan total keseluruhannya Rp 1.010.000.000,00 dan menjanjikan fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya bisa dimiliki Anggota DPRD Provinsi Riau.
Selain itu, JPU menyebut janji uang miliaran rupiah itu diterima Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan sejumlah anggota DPRD Riau lainnya periode 2009-2014 sebelum dilantiknya anggota DPRD Riau hasil Pemilu 2014. []
