Dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, disebut-sebut diperiksa terkait penyadapan ilegal Prabowo Subianto
ARASYNEWS.com — Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menggelar jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Ahad (8/11) malam.
Hal ini adalah terkait beredarnya informasi penangkapan menteri dan eks Kapolri yang terseret kasus penyadapan Prabowo.
Informasi-informasi beredar di media sosial dan WhatsApp group. Mereka yang terlibat adalah dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis.
Dikabarkan diperiksa terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap orang nomor satu di Indonesia saat ini.
Muncul awalnya dadi akun @kritikkeras dengan menuliskan narasi yang menyebut adanya seorang menteri berinisial TK yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan dan bakal ditahan.
“INFONYA ADA MENTERI YANG DITAHAN MALAM INI KARNA TERLIBAT PENYADAPAN PRABOWO INISIAL TK,” tulis keterangan dalam akun tersebut.
Komjen Pol Asep Safrudin, dalam keterangannya membantah adanya pemeriksaan terhadap kedua mantan Kapolri tersebut. Ia menegaskan, informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial itu tidak benar.
“Infonya tidak benar,” kata Asep Safrudin kepada para awak media yang hadir pada Ahad (8/11) malam.
Akan tetapi, proses perkara ini masih tetap berlanjut. Ini sebagaimana instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Guna mempercepat proses, juga telah dibentuk tim khusus. Yang mana, tim ini akan berada di bawah koordinasi Kabareskrim Polri.
Pengusutan kasus tersebut difokuskan pada dugaan tindak pidana ilegal akses berupa penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, saat ini terkait perkara penyadapan ini, sudah empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 32 ayat (1).
[]
