ARASYNEWS.COM – Kelompok peretas yang dikenal sebagai Brain Cipher bertanggung jawab atas serangan program berbahaya (malware) bertipe ransomware yang menjangkit server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur sekitar dua pekan lalu.
Kabar terbaru, mereka telah merilis permintaan maaf kepada warga Indonesia melalui sebuah dark web bernama ransomware live.
Dalam sebuah unggahan yang ditulis Brain Cipher dan diposting oleh akun monitoring dark web, @stealhtmole_int, mereka menyebut bahwa kunci untuk membuka akses enksipsi PDNS 2 akan dirilis pada Rabu (3/7/2024) besok.
Berdasarkan pantauan, Brain Cipher menulis posting tersebut di sebuah dark web bernama ransomware live.
Melalui posting yang sama, Brain Cipher menyebut bahwa perilisan kunci enkripsi secara gratis ini bertujuan untuk membuktikan, bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keamanan siber yang lebih kuat, terutama di sisi sumber daya manusia (SDM).
Dalam permintaan maaf tersebut, Brain Cipher menyatakan bahwa serangan mereka hanya merupakan uji keamanan dan tidak memiliki motif politik.
“Rakyat Indonesia, kami meminta maaf karena ini mempengaruhi semuanya. Kami juga secara sadar membuat keputusan ini,” lanjut unggahan tersebut.
“Hari Rabu ini, kami akan merilis kunci enkripsi (PDNS 2) kepada pemerintah Indonesia secara gratis. Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten,” ujar Brain Cipher.
“Serangan kami tidak melibatkan isu politik, dan murni merupakan ransomware yang meminta tebusan seperti biasanya,” imbuh Brain Cipher, sebagaimana dikutip KompasTekno dari akun X @stealhtmole_int.
Selain itu sebagai tanda permohonan maaf, mereka akan merilis kunci enkripsi secara gratis pada hari Rabu (3/7/2024) ini, yang diyakini dapat membuka akses data pemerintah Indonesia yang “disandera” sejak dua pekan lalu.
Hacker Brain Cipher mengumumkan bahwa mereka akan merilis kunci enkripsi untuk membuka akses data pemerintah Indonesia yang “disandera” secara cuma-cuma.
Disisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah akan melakukan pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) dengan mem-back-up data secara berlapis.
Hal ini sebagai tindak lanjut kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, yang menyebabkan penguncian data ratusan kementerian dan lembaga pemerintah akibat serangan ransomware.
Sedangkan di media sosial, beberapa tanggapan warganet disampaikan, meminta agar hecker tersebut untuk membuka data dan hasil korupsi oleh orang-orang yang masih belum tersentuh oleh instansi dan lembaga yang terkait di Indonesia.
Bahkan, per awal Juli kemarin, berbagai petisi disampaikan mendesak agar Budi Arie Setiadi mundur dari kursi Menkominfo semakin banyak ditandatangani publik. Petisi yang dibuat laman change.org itu, kini sudah diteken oleh 18.558 orang.
Targetnya pun diperbarui menjadi 25 ribu tanda tangan. Ketika dimintai komentar soal hal itu, Menkominfo ogah berkomentar. “Yuk, itu tanyakan saja ke Pak Menko Hadi,” ujar Budi. []
