ARASYNEWS.COM, BEKASI – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini langsung panik dan segera memerintahkan jajaran Kementerian Sosial menginvestigasi adanya laporan warga di Kampung Pipisan, Desa Karang Kaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi menerima beras Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras yang tidak layak konsumsi.
“Sejak Januari memang kita tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk barang namun hanya menyalurkan bantuan sosial Non Tunai melalui Himbara atau PT Pos,” ujar Mensos Risma melalui Kepala Biro Humas Kemensos Hasim di Jakarta, Minggu, 30 Mei 2021.
Dan terkait viralnya postingan di sejumlah sosial media, Risma pun memerintahkan tim Kemensos terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan bantuan sesuai standar yang ditetapkan.
“Bansos sembako disalurkan oleh Bank Himbara secara non tunai yang dibelanjakan di e-warong atau agen bank dengan index Rp 200 ribu yang wajib dibeli terdiri dari karbohidrat, protein (telur, daging ayam, kacang-kacangan), serta sayur-sayuran,” tandas Hasim.
Bantuan Sosial Tunal (BST) disalurkan PT Pos dengan index Rp 300 ribu per bulan dan dapat diambil melalui komunitas, datang ke kantor pos, diantar oleh petugas pos (untuk disabilitas, lansia dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
“Dipastikan bantuan PKH berupa uang melalui bank Himbara yang ditujukan bagi penerima dengan komponen ibu hamil, balita, anak SD, SMP dan SMA, lansia 70 tahun ke atas, serta disabilitas,” kata dia.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa banyak warga penerima PKH di Kabupaten Bekasi mengeluarkan bantuan beras yang diterima tidak layak konsumsi. Bahkan video dan foto penampakan beras itu pun diunggah ke sosial media dan viral sejak Minggu (30/5/2021).
Warga menyebutkan beras bantuan yang diterima untuk program keluarga harapan itu tidak sesuai harapan dan berbau meskipun sudah dimasak.
“Berasnya bau, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dimasak pun bau. Dikasih ke ayam saja tidak suka,” kata salah seorang warga di Bekasi, dari postingan di sosial media.
Bantuan dari Kemensos disesalkan warga dan tak sedikit yang kesal dengan pendamping yang menarik biaya. Adapun biaya yang telah dikeluarkan warga adalah sebesar Rp10.000 per karungnya. Padahal beras itu tidak layak konsumsi sehingga tak sedikit beras dibuang warga. []
