ARASYNEWS.COM – Terkait tengah diberlakukannya pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina dan akan diberlakukan secara bertahap membuat sebagian masyarakat kesulitan. Selain itu juga tengah direncakan akan diberlakukan juga untuk pembelian LPG 3 kilogram.
Hal ini ditanggapi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil menjelaskan saat ini banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Salah satunya adalah BBM bersubsidi.
“Contoh minyak, masa orang punya mobil bagus pakai bensin atau pertalite subsidi, jadi kita orang mampu ini juga gak adil terhadap orang yang butuh subsidi,” jelasnya dalam rilis yang diterima pada Selasa (12/7/2022).
Jadi agar ini tepat sasaran, pemerintah tengah mengubah skema subsidi yang tadinya kepada barang, menjadi kepada orang. Supaya lebih tepat sasaran. Namun hal ini, pun kerap dikritik oleh masyarakat.
“Contohnya dengan menggunakan aplikasi My Pertamina itu, itu saja ada orang yang gak senang, olok-olok kita. terus kapan negara ini mau maju?,” imbuhnya.
Menurut Bahlil saat ini banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Bahkan nilainya pun mencapai triliunan. Dari hitungannya dengan harga minyak global USS 110-120 per barel itu pemerintah memberikan subsidi hingga Rp 500 triliun.
Dengan gejolak industri migas global imbas perang Ukraina dan Rusia, juga membuat proyeksi harga minyak global berpotensi naik.
“Analisa sekarang di mana Rusia menurunkan produksinya hingga 20-30 juta ton dan negara timur tengah hanya bisa menaikan supply maksimal 1,5 juta, akan terjadi defisit 1,5 – 2 juta, sehingga diperkirakan harga minyak global diprediksi mencapai USD 200 per barel lebih. itu bahaya sekali kalau kita tidak melepas ini maka subsidi akan tinggi,” kata Bahlil.
Pendapatan negara saat ini, menurutnya hanya Rp 2.000 triliun per tahun. Artinya lanjut Bahlil, seperempat APBN untuk subsidi ini akan berbahaya jika nilainya terus bertambah.
Saat ini pertamina membuka kesempatan masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM Pertalite maupun solar subsidi. Hal ini untuk mengendalikan kuota volume dua jenis BBM itu. Dimana pembatasan ini direncanakan dilakukan pada 1 Agustus mendatang.
Selain itu Bahlil juga mengomentari soal subsidi gas RI yang mencapai Rp 13 triliun per 1 juta MMBTU. Di mana kondisi RI mengimpor 6-7 juta MMBTU gas per tahun, artinya Rp 90 triliun lebih untuk subsidi. Namun upaya pemerintah saat ini untuk melakukan gasifikasi batu bara juga banyak menuai kritik.
“Tapi banyak gak setuju negara ini mohon maaf jujur yang tidak menginginkan kita maju ya ada orang kita sendiri, cara pandang ini harus kita pangkas,” tukasnya. []
Source: cnbc
