
ARASYNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan banyak yang protes kepadanya karena penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Masuknya komplain, menyebutkan bahwa banyak keluarga kepala desa, RT RW, hingga lurah yang menerima PKH. Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” kata Risma dalam keterangan yang disampaikannya, dikutip pada Rabu (16/6/2021).
Akibat banyaknya komplain yang masuk, Mensos Risma pun akhirnya melakukan penelusuran dan pihaknya sedang lakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dan sampai saat ini, sudah terselesaikan pemutahiran data sekitar 90 persen.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” ungkapnya, yang dikutip dari financedetikcom.
Untuk kedepannya, disebutkan Risma, nantinya data penerima bansos akan lebih transparan, mudah terdeteksi, dan mudah dipantau oleh siapa saja.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya. []