ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Diakhir masa jabatannya sebagai walikota Pekanbaru, Firdaus berencana akan membawa beberapa orang kadis untuk jalan-jalan ke Mesir.
Surat yang berisi nama-nama tersebut sudah beredar di sosial media sejak Jum’at kemarin. Dalam surat itu tampak beberapa nama pejabat di lembaran yang tertulis
Tertulis ada nama Zulhelmi Arifin (Kepala Bapenda), Firmansyah Eka Putra (Kepala Diskominfo), Akmal Khairi (Kepala DPMPTSP), Muhammad Firdaus (Kepala Distanak), Ismardi (Kepala Disdik), Zaini Rizaldy Saragih (Kepala Diskes), Edi Susanto (Plt Kabag Tupim).
Selanjutnya Sekdakota Pekanbaru Muhammad Jamil, Asisten I Syoffaizal, Asisten II El Syabrina, Asisten III Masykur Tarmizi, Kepala Dinas PUPR Indra Pomi, Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, serta Direktur PT SPP Heri Susanto.
Surat yang ditandatangani Sekdaprov SF Hariyanto itu dituliskan bahwa keberangkatan puluhan pejabat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2022.
Tentang kabar ini, Sekretaris Kota Pekanbaru M Jamil membenarkan kalau pihaknya sedang mengurus izin untuk berangkat ke Negeri Piramida di Benua Afrika tersebut.
“Izinnya dari Mendagri. Kita masih menunggu,” kata M Jamil.
Ia tidak merespon apa tujuan keberangkatan atau yang disebut dengan undangan ini. Dan ia juga tidak menjawab kapan keberangkatan akan dilakukan.
Ditempat terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setdaprov Riau, Firdaus juga membenarkan kabar rencana Walikota Pekanbaru yang akan membawa puluhan pejabat jalan-jalan ke Timur Tengah.
Menurut keterangannya, permohonan izin rencana pelesiran rombongan Wako Pekanbaru ke Mesir tersebut sudah diterima oleh Pemprov Riau sejak Kamis (17/3/2022) kemarin.
Dalam surat permohonan yang diajukan ke Pemprov Riau tersebut tercatat jumlah pejabat Pemko Pekanbaru yang akan berangkat ke Mesir sebanyak 16 orang.
“Iya, ada surat permohonan izin Wako Firdaus dan rombongan ke Mesir. Kalau kita di Pemprov ini kan cuma izin administrasi. Walaupun nanti ditandatangani pak Gubernur, tetap yang menyetujui itu nanti dari Kemendagri,” ujar Firdaus dalam keterangannya.
Menurut Firdaus, masih ada dua izin yang harus dilalui yakni Kemendagri dan Sekretariat Negara (Setneg) RI.
“Prosesnya masih panjang. Nantikan kami meneruskan dulu izinnya ke Kemendagri, setelah disetujui, diteruskan lagi ke Setneg. Kalau salah satunya tak menyetujui, berarti tak bisa. Sekarang inikan masih masa pandemi Covid-19,” ujar Kabiro Tapem Pemprov Riau ini.
Dilain tempat, Direktur PT Sarana Pembangunan Pekanbaru Heri Susanto yang namanya ikut masuk dalam daftar orang yang akan berangkat ke Mesir mengatakan, jika dirinya malah belum mendapatkan informasi resmi tersebut dari Walikota Pekanbaru, Firdaus.
“Sehubungan dengan adanya nama saya di daftar tersebut, saya belum dapat memberikan konfirmasi masuknya nama saya di dalam permohonan tersebut sejauh ini,” katanya, dikutip dari salah satu media di Pekanbaru.
Disampaikan Heri, jika memang benar namanya masuk dalam daftar yang akan berangkat ke Mesir, dirinya pun menjamin tidak akan ikut.
“Jika memang kegiatan itu betul, sudah dipastikan saya tidak dapat ikut karena saya bersama Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Pertanahan dan Kadis Perhubungan sedang mempersiapkan kelengkapan dokumen Millenium Challenge Compact (MCC) dalam rangka proses due diligence tanggal 11-12 April 2022. Jadi, sangat tidak mungkin saya untuk ikut jika memang ada kegiatan tersebut,” terang dia.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy Saragih saat dikonfirmasi terkait namanya yang terdaftar ikut ke Mesir.
“Soal nama yang tertera di surat yang saya baca memang benar. Tapi saya pun kaget karena sebelumnya Pak Walikota Pekanbaru telah menugaskan saya untuk mendampingi Pak Wakil Walikota Pekanbaru acara di Kota Semarang,” singkatnya.
Terkait kabar keberangkatan ini, banyak yang menilai hal ini adalah sesuatu yang sia-sia ditengah banyaknya permasalahan yang terjadi di kota Pekanbaru.
Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT ini dinilai tidak punya empati ke warga Pekanbaru yang masih dalam kesusahan dengan kebijakan dan kinerja yang diterbitkannya. []
