ARASYNEWS.COM – Pemerintah mulai membatasi penyebaran elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran. Dan sejak Januari 2023 hingga akhir Juni 2023 ini ditargetkan pendataan akan berakhir.
Adapun pendataan pada tahap pertama ini dilakukan untuk 138 kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Konsumen yang membeli elpiji ‘melon’ ini pun harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau identitasnya dicatat oleh penjual. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun hingga seluruh Indonesia.
Dengan dilakukannya pendataan dari tahun ini, maka ditargetkan mulai tahun depan pembelian elpiji 3 kg sudah berbasis pada orang atau penerima yang berhak. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.
“Iya kurang lebih begitu,” jawab Tutuka, pada Rabu (14/6/2023) kemarin dalam keterangan yang dikutip.
Namun demikian, lanjutnya, pemerintah akan memberikan toleransi bila warga ada yang masih ingin membeli elpiji 3 kg namun belum terdaftar, masih bisa diperkenankan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.
“Kan sudah terdata di sini, kan tahu jadinya. Kalau nggak terdata ya daftar lagi. Kalau tahun depan ada lolos, tahun ini nggak kena (terdaftar). Tahun depan dikasih toleransi untuk bisa mendaftar,” kata dia.
Lebih lanjut, Tutuka mengatakan bahwa data masyarakat yang menjadi acuan adalah data dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Itu analisis dari P3KE tadi jadi kita punya desil 1, 2, 3, 4 sampai berapa itu nanti kita potong desil mana yang butuh. Kan P3KE punya sejarah data yang lama, dulunya BKKBN, zaman lama, Orde Baru. Itu yang dari data itu kita satukan ini desil mana yang berhak,” terangnya.
Tutuka juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama dengan PT Pertamina (Persero) sudah menerapkan proses registrasi atau pencatatan konsumen yang berhak menerima elpiji 3 kg mulai Januari 2023 lalu.
Dan hingga akhir Juni 2023, pencatatan konsumen elpiji ditargetkan telah mencakup 138 kota/kabupaten. []
Source. cnbcindonesia
