ARASYNEWS.COM – Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti rumah yang rusak akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera.
“Rumah ada beberapa skema. Ini arahan presiden untuk tidak ada kalau namanya untuk rakyat semuanya harus diprioritaskan,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Dr suharyanto.
Pemerintah menyiapkan skema bantuan sesuai tingkat kerusakan Rp 15 juta untuk perusahaan ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang. Untuk rumah rusak berat, pemerintah akan membangun unit rumah baru sepenuhnya agar tidak ada warga yang terabaikan.
Selama masa tangkap darurat, warga yang mengungsi akan ditampung di fasilitas sementara dengan dukungan logistik, makanan, layanan trauma healing, dan bantuan kesehatan dari Kemenkes.
Setelah masa hunian sementara berakhir, pemerintah daerah akan mendata warga yang membutuhkan relokasi. Relokasi dapat dilakukan secara mandiri di lahan milik warga atau melalui relokasi terpusat yang disiapkan pemerintah.
Sementara itu pemerintah menyediakan bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu berkepala keluarga perbulan agar masyarakat bisa menyewa tempat tinggal sementara.
Jika terdapat warga yang tidak memiliki sanak saudara maupun tempat untuk mengontrak, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara. Hunian ini dibangun dalam bentuk rumah layak yang dapat dihuni dalam jangka panjang hingga situasi kembali normal.
Untuk wilayah Sumatera Barat dari semula 16 wilayah terdampak, kini tersisa 6 kabupaten dan kota. Hal ini dikarenakan wilayah lain telah cenderung pulih dengan kondisi cuaca cerah.
Wilayah yang masih dalam penanganan saat ini adalah Agam, Padang Pariaman, Solok, kota Padang, Tanah Datar dan Padang Panjang.
Selain itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mendata lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang nantinya akan diberikan bantuan.
[]
