ARASYNEWS.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan diunggah ke media.
Permintaan maaf ini atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong wanita di KRL dipindah ke tengah, sebagai salah satu solusi untuk perlindungan terhadap kaum wanita dan perempuan.
“Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” kata Arifah dalam keterangan video seperti dilihat di IG pribadinya, Rabu (29/4/2026).
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” sambungnya.
Pernyataan itu disampaikan Arifah terkait peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Gerbong perempuan KRL yang sedang parkir di stasiun itu diketahui ditabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Ditabrak dari belakang.
Arifah menjelaskan tidak ada maksud dari ucapannya itu untuk membandingkan keselamatan masyarakat. Dia menegaskan keselamatan perempuan dan laki-laki harus menjadi prioritas.
“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” kata Arifah.
Dia menambahkan, saat ini fokus dari pemerintah ialah memberikan penanganan kepada para seluruh korban.
“Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban, baik yang meninggal dunia, maupun yang mengalami luka-luka,” jelas Arifah.
Sebelumnya, Arifah mengusulkan gerbong KRL wanita ditempatkan di tengah rangkaian. Usulan itu akibat tabrakan maut kereta api di Bekasi Timur.
“Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah,” ujar Arifah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).
Pasca pernyataan yang disampaikan Menteri PPPA itu, langsung mendapat tanggapan dan sindiran dari masyarakat di Indonesia yang diunggah dan dikemas ke berbagai media sosial dalam berbagai bentuk parodi sindiran.
Sementara itu, permohonan maaf ini patut ditiru pejabat pemerintah lainnya akibat salah ucap dan bukan memberikan pembelaan.
[]
