Kini BEM KM Unnes Sampaikan Julukan Kepada Presiden Jokowi, Wapres, dan Ketua DPR RI

ARASYNEWS.COM – Sejumlah aktivis mahasiswa memberi julukan kepada pemimpin di negeri ini. Ini karena kinerja pemerintah dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Usai julukan The King of Lip Service kepada Presiden Joko Widodo yang diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesaia (BEM UI), kini giliran Badan Ekeskutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) memberi julukan ‘The King of Silent’ kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hal tersebut dilihat dari poster yang dibagikan BEM KM Unnes di akun Instragram resminya pada Selasa (6/7/2021) malam.

BEM KM UNNES melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani.

Pada poster tersebut terdapat foto Ma’ruf Amin dengan tulisan ‘King of Silent’.

“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam,” demikian bunyi keterangan dalam sebuah foto yang diunggah BEM KM Unnes yang dilihat Rabu (7/7/2021).

Bukan tanpa alasan, BEM KM Unnes menilai bahwa selama ini Ma’ruf Amin hanya tampil sebagai legitimator kebijakan pemerintah. Menurut mereka, argumentasi yang disampaikan Ma’ruf Amin kerap bias.

Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.

“Ma’aruf Amin tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi,” sebutnya.

Secara umum, masyarakat menialai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam. Dan yang anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” kata BEM Unnes.

Pada poster yang dibagikan BEM Unnes tersebut, juga terlihat foto Ketua DPR RI Puan Maharani. Pada foto tersebut terdapat keterangan The ‘Queen of Ghosting’. Kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI.

Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

Pasalnya, berbagai produk legislasi yang dihasilkan selama pandemi tidak berpihak kepada rakyat.

“Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesaannya,” lanjutnya.

Dan kepada Presiden Jokowi disebutkan kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi.

Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal. []

You May Also Like