ARASYNEWS.COM – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra kerjanya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Riau.
Ini, agar aktivitas bisnis khususnya migas, dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan masyarakat setempat, yakni di Riau, dalam bidang industri hulu migas.
“Setiap KKKS itu wajib mitranya punya NPWP Riau. Saya tekankan ini karena selama ini banyak yang bekerja di Riau tapi dari luar semua. Akhirnya tidak ada dampaknya ke daerah,” ujar Wahid saat Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS di Provinsi Riau, Senin (30/9/2025) kemarin.
Nantinya, dengan memiliki NPWP Riau, maka Riau punya multiplier effect terhadap bisnis proses di migas.
Alasan ini, ia sampaikan karena selama ini banyak kegiatan migas yang dilakukan oleh kontraktor dari luar Riau. Padahal entitas bisnis dan sumber daya manusia lokal di Riau juga tersedia.
“Di Riau juga ada pihak ketiga yang bisa jadi kontraktor. Kita tidak ingin semua diambil dari luar. Ini daerah penghasil, kita harus ikut terlibat,” kata Gubri Abdul Wahid.
Selain itu, Gubri juga mengajak SKK migas untuk dapat mendukung kebijakan ini.
Gubri juga akan memberlakukan syarat, yakni kepemilikan NPWP Riau dapat dimasukkan dalam ketentuan tender dan seleksi mitra kerja KKKS.
“Kami minta SKK Migas mengendorse dalam persyaratan tender itu. Supaya ini bukan hanya kebijakan daerah, tapi juga jadi bagian dari sistem yang lebih besar,” dikatakan Gubri Abdul Wahid.
Lebih lanjut, Gubri menerangkan, bahwa kekayaan alam yang ada di Riau, seperti minyak dan gas, harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar
“Jangan sampai kekayaan itu hanya dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal tetap hidup dalam keterbatasan. Contohnya, kekayaan alam kalau tidak dikelola dengan baik, bukan dapat berkah tapi bawa bencana. Banyak penduduk setempat miskin. Jangan terjadi disparitas sosial yang tinggi,” terang Gubri.
“Jika hal ini tidak dibenahi, maka bisa terjadi ketimpangan, tidak adil, nanti bisa saja ada gejolak. Kami tentunya menjaga kondusifitas di Riau ini. Oleh karena itu, keterlibatan dan keberpihakan terhadap daerah harus menjadi bagian dari kebijakan nasional di sektor migas. Rakyat di Riau juga harus merasa ikut memiliki hasil alamnya,” jelas dia.
“Kami tidak melarang orang berinvestasi, tapi jangan sampai kekayaan alam di Riau diambil, sedangkan rakyat hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Ini harus kita ubah bersama, agar berjalan aman tertib dan memberi manfaat nyata,” pungkas Gubri.
[]
