Gubri Syamsuar Dinilai Lebih Mementingkan Bangun Kantor Daripada Sejahterakan Masyarakat Riau

ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Rencana pembangunan dua tower sebagai gedung perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak lama lagi akan mulai dikerjakan. Padahal sebelumnya, Sekdaprov Riau SF Hariyanto menyebut rencana itu masih sebatas wacana.

“Masih sebatas wacana dan tahapannya masih panjang,” kata SF Hariyanto diberitakan berbagai media di Riau baru-baru ini.

Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) hampir dipastikan jadi dibangun yang nantinya akan berlokasi di jalan Cut Nyak Dien kota Pekanbaru.

Informasi yang dihimpun, Pemerintah Provinsi Riau berencana membangun tower perkantoran 7 lantai dan 12 lantai. Pembangunan gedung perkantoran terpadu itu, disebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Riau.

Rencana pembangunan dua bangunan tower perkantoran itu diharapkan sudah dimulai tahun ini, yakni tahun 2022, dengan sistem anggaran multiyears. Dan akhir 2023 mendatang, diharapkan sudah selesai proses pembangunannya.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan disiapkan untuk berkantor di dua tower tersebut, diantaranya Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pariwisata, Dekranasda termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Dikutip dari Dicuplik dari LPSE.Riau.go.id, tender Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perkantoran Terpadu atau DED (Detailed Engineering Design) Pemprov Riau itu sudah dimulai dengan Kode Tender 18836039.

Tanggal pembuatan 25 Januari 2022. Dan tahap tender saat ini pengumuman Prakualifikasi. Jumlah peserta tender 19 perusahaan. Nilai pagu paket Rp.9.800.000.000,00 dan nilai HPS paket Rp.9.799.566.000,00. (Sumber anggaran APBD Riau 2022).

Artinya, setelah proses DED selesai selanjutnya akan dikirim ke DPRD Riau untuk membahas berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perkantoran terpadu tersebut.

Kendati sudah ada DED namun pembangunan fisik perkantoran yang diklaim akan menjadi ikon Riau yang baru itu, masih fifty-fifty. “Bisa lanjut bisa tidak, tergantung ada anggarannya atau tidak,” ujar salah seorang kontraktor yang sudah berpengalaman di bidang konsultan dan konstruksi.

Sementara itu ada 2.799,81 km jalan di Provinsi Riau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum semuanya dalam kondisi baik. Masih ada juga yang dalam keadaan rusak ringan hingga berat.

Rencana dan impian Gubernur Riau Syamsuar ini banyak mendapat persetujuan, akan tetapi juga banyak mendapat kritik dari berbagai pihak.

Dikatakan, Syamsuar lebih mementingkan membangun gedung-gedung yang tidak bisa dimanfaatkan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat di Riau, sebagaimana kebutuhan publik, seperti fasilitas jalan, kesehatan, sarana pendidikan, dan lainnya.

“Pembangunan yang dilakukan diharapkan memiliki dampak nyata di tengah masyarakat. Pembangunan tower yang direncanakan, jauh dari visi misi yang telah dicanangkan, mengingat pembangunan infrastruktur yang belum merata,” kata Ade Hartarti, anggota DPRD Riau, dikutip pada Ahad (30/1/2022)

Dibeberkan Ade, selama Syamsuar menjabat Gubernur Riau soal pembangunan dunia pendidikan faktanya jauh dari harapan karena ada 27000 anak usia sekolah dalam 2 tahun di masa pendemi ini tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah.

Syamsuar kata Ade, melakukan pembangunan tidak sesuai kebutuhan yang dapat dirasakan bersama masyarakat.

“Saya analogikan begini, ibarat membaca buku yang berjudul “Riau” di halaman pertama saya buka ada bab “pendahuluan” yang saya artikan sebagai visi misi Gubernur yang penuh harapan dan impian bagi Riau. Selanjutnya di bab setelahnya “secara teoritis dan teknoratik, disusunlah sebuah rancangan yang secara komprehensif menghimpun semua rencana program dan kegiatan untuk pencapaian visi misi,” terang Ade.

Sehingga kata Ade lagi, dalam perencanaan tersebut tentu harus memperhatikan kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat saat ini ditengah ekonomi sulit dimasa pendemi.

Dicontohkan Ade, hal yang sederhana dirasakan masyarakat adalah bagaimana Gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai perwakilan pemerintah pusat, mampu menguatkan program pusat dalam hal pengendalian harga sembilan bahan dasar pokok, terutama minyak goreng yang meningkat cukup tajam.

Kemudian, lanjut Ade lagi, di bab selanjutnya yang bercerita tentang berbagai kisah nyata dan kondisi riil di lapangan yang butuh penyelesaian secara teknis baik itu infrastruktur belum merata, pendidikan masih jauh dari harapan dan hal itu ungkap dia lagi dibuktikan dengan tingginya angka lama sekolah di jenjang 9 tahun.

Selain itu juga fasilitas kesehatan masih jauh dari kata cukup, dia mencontohkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad milik Provinsi Riau hanya memiliki 12 ruang ICU.

Sehingga hal itu kata Ade tidak sejalannya program pengentasan kemiskinan dan kondisi yang ada. Bahkan tutur Ade tidak menyentuh pada subjek atau orangnya secara merata.

“Sehingga sulit mengurai persoalan di lapangan karena dari data Dinkes ada 2,5 juta penduduk Riau yang masuk program PBI APBN , yang artinya sudah seharusnya tidak lagi ada masyarakat Riau yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, ekonomi yang sulit ditengah pandemi yang memicu tingginya angka pengangguran akibat PHK, angka pengangguran lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dan sebagainya,” beber politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Riau ini.

“Namun, secara pribadi saya membaca bahwa Riau belum menyentuh target apapun untuk memulai mewujudkan mimpi yang telah dibangun diawal, sehingga buku tentang Riauku yang harusnya dapat memberikan sedikit harapan, masih jauh dari sebuah buku yang berujung pada happy ending,” terang Ade.

Dikutip dari beberapa media, diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau M Taufiq OH didampingi Kepala Bidang Bina Marga Arif Setiawan mengatakan, dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Riau tersebut yang dalam kondisi baik sepanjang 1.324,11 km atau 47,29 persen.

Dikatakan Taufiq, ruas jalan lainnya yang juga mengalami kerusakan berat yakni Jalam Teluk Meranti-Sebekek sepanjang 50,88 km, Sebekek-Guntung sepanjang 98,12 km, batas Siak-Perawang sepanjang 2,65 km, Simpang Kuala Saka-Teluk Lanjut-Sungai Guntung sepanjang 39,76 km, Rengat-Kuala Cenaku sepanjang 0,80 km, Lubuk Jambi-Simpang Ibul-Simpang Ifa sepanjang 46,56 km.

Selanjutnya Jalan Riau Ujung-Pantai Cermin sepanjang 15,77 km, Lubuk Agung-Batu Sasak- batas Sumbar sepanjang 38,84 km, Rokan-Pendalian-Dusun Batas Sumbar sepanjang 6,13 km, Ujung Batu-Rokan batas Sumbar sepanjang 27,90 km. Serta di Simpang Suram-Simpang Bagan 7 -Sontang sepanjang 44,10 km.

Upaya lainnya guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Riau, Pemprov Riau meminjam dana di salah satu BUMN yakni PT SMI. Besaran pinjaman yang dilakukan yakni Rp2,5 triliun.

Usulan pinjaman dana tersebut disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah. []

You May Also Like