ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Gubenur Riau Syamsuar buka-bukaan sampaikan permasalahan yang ada dalam kinerja pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru. Hal itu ia sampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2023 di Balai Serindit pada Jum’at kemarin.
Dikatakan Syamsuar, dirinya banyak mendapat laporan, dari masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja Pemko Pekanbaru. Dan salah satunya adalah Kota Pekanbaru defisit anggaran.
“Ini saya buka saja di sini, saya banyak dapat laporan. Dan saya sudah tanya ke dinas-dinas. Salah satunya banyak insentif yang belum dibayar (oleh Pemko Pekanbaru). Bahkan insentif tenaga medis tahun lalu itu dibayar baru sampai bulan Juni,” sebut Syamsuar.
“Selain itu, kota Pekanbaru defisit anggaran Rp200 miliar. Sudah saya tanya Dinas Kesehatannya. Betul, yang dicek Dinkes baru setengah tahun dibayar, artinya sudah ada hutang lagi yang ditinggalkan Walikotanya,” terang dia.
“Belum lagi hutang dengan PLN, listrik,” sambungnya.
“Artinya mohon prioritaskan dulu yang hutang-hutang ini. Belum lagi honor RT, honor RW tak dibayar, LPM tak dibayar, tunjangan TPP tak dibayar juga. Allahu ‘alam bishawab,” ujar Gubri.
Dikatakan Gubri, bahwa beban kerja Pemko Pekanbaru memang besar. Oleh karena itu, Gubri berharap Pemko Pekanbaru harus sudah menata prioritas.
“Saya sudah minta kepastian kapan insentif ini bisa dibayar, belum ada jaminan. Jadi nampaknya saya sampaikan ini tolonglah diprioritaskan yang memang prioritas. Walau kita belum bisa dapat proyek-proyek banyak, tapi yang prioritas ini dulu. Karena ini kan menyangkut orang banyak, apalagi honor RT RW ini,” pintanya.
Selain itu, Gubri juga menyinggung permasalahan banjir yang terus-terusan melanda Kota Pekanbaru.
“Sama halnya dengan banjir. Pekanbaru ini tak akan mungkin selesai-selesai karena, Maaf, Walikotanya bilang ini kewenangannya provinsi, tapi dokumennya mana? Dokumen ini kan bukan provinsi yang menyiapkan. Makanya ini kan wilayah kota, tentunya kota yang membuat masterplan-nya. Dari masterplan itulah nanti mana yang bisa dibantu Pemprov, mana yang bisa dibantu Kementerian PU,” terang Gubri Syamsuar.
Gubri mengatakan bahwa sebagai ibukota Provinsi, permasalahan di Kota Pekanbaru selain bisa dirasakan langsung oleh Pemprov, masyarakat juga lebih mudah mengadu pada Gubernur yang kantornya juga terletak di Pekanbaru.
“Orang Dumai kalau mengadu soal walikotanya, jauh dari saya. Tapi kalau di Pekanbaru karena dekat, langsung sampai ke saya. Jadi tolong itu jadi perhatian apalagi ini masa transisi,” ucap Gubri.
“Pak Walikota Firdaus sudah habis masa jabatannya, terutama untuk Pak Sekdako yang hadir saat ini, untuk tahun 2023 mohon betul-betul yang jadi prioritas diutamakan,” pinta Gubri.
Sebagaimana diketahui, mulai Senin, 23 Mei 2022, walikota Pekanbaru Firdaus dan Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi tidak lagi menjabat. Dan digantikan oleh Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru. []
