ARASYNEWS.COM, JAKARTA – Kabar rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) yang direnovasi dengan nilai Rp5,6 miliar disorot berbagai pihak. Hal ini lantaran terjadi disaat pandemi Covid-19 di kota Padang dan Sumbar.
Terkait kabar itu, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade pun langsung menegur Ketua DPRD Sumbar Supardi dan meminta renovasi tersebut dihentikan.
“Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” kata Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini, Sabtu (21/8/2021) kemarin.
Andre juga meminta Supardi segera menggelar jumpa pers memberikan klarifikasi dan informasi yang utuh pada masyarakat. Supardi diminta menjelaskan lebih rinci informasi terkait rumah dinas itu, agar polemik tidak terus bergulir dan memperkeruh suasana di tengah-tengah masyarakat.
“Kami menegaskan Partai Gerindra akan terus berperan aktif dalam memberantas penyebaran Covid-19 yang salah satunya di Sumbar. Kami akan terus bersama rakyat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dana rehabilitasi yang dihentikan ini bisa digunakan untuk memperkuat pendanaan pemberantasan Covid-19 di Sumbar,” kata Andre yang juga sebagai ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre juga menegaskan kepada para kader Gerindra yang duduk di legislatif dan eksekutif agar selalu mengedepankan etika dan kepatutan dalam bertindak. Dia meminta kader-kader Gerindra Sumbar fokus membantu masyarakat melewati pandemi.
“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran Covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” tegas Andre.
Ditempat terpisah, di Sumbar, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menjelaskan soal renovasi rumah dinas Ketua DPRD yang dilakukan adalah pada gedung belakang rumah dinas. Dikatakan rehabilitasi ini bukan terhadap bangunan yang ditempati Supardi saat ini.
“Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekwan dan Ketua DPRD dapat kami sampaikan bahwa kegiatannya adalah rehab berat bangunan yang berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD. Artinya, yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD, melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Sumbar, Hidayat, kepada wartawan, Jum’at (20/8/2021) kemarin malam.
Dikatakannya juga, bangunan yang berada di belakang rumah dinas Ketua DPRD Sumbar belum pernah direhab sejak 2005. Dia menilai kondisi bangunan sudah tidak aman karena pernah diguncang gempa 7,9 SR pada September 2009 dan selain dinding yang retak, juga atapnya sudah banyak yang bocor.
Hidayat menyebut anggaran sesuai kontrak adalah Rp 5,6 miliar dari pagu anggaran Rp 6,8 miliar. Dia menyebut pengerjaan sudah dimulai beberapa minggu lalu.
“Pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu. Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan,” tuturnya.
Namun, katanya, Fraksi Gerindra meminta pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi kontrak yang sudah disepakati agar melakukan perubahan. Dia berharap rehabilitasi dilakukan secara efisien.
Supardi mengatakan rehabilitasi itu dilakukan bukan karena dirinya tidak peka terhadap kondisi pandemi virus di Sumbar. Dia mengatakan bagian yang direhabilitasi merupakan fasilitas untuk publik, bukan digunakan oleh dirinya. []
