ARASYNEWS.COM – Kehadiran Bank Indonesia (BI) salah satunya berfungsi mengawasi peredaran uang kartal atau uang kertas dan logam, akan tetapi fungsi ini tidak lagi fokus dijalankan karena kemajuan teknologi.
BI sendiri diakui Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, bahwa dengan tersedianya sistem pembayaran digital membuat penggunaan uang kartal ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan tren ini tentu menjadi ancaman uang kertas.
Sedangkan untuk penggunaan pembayaran secara digital, dikatakan Perry bahwa BI tetap lakukan pengawasan.
Perry mengungkapkan transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan sistem pembayaran digital, dan akselerasi digital banking.
BI melaporkan, pada November 2021 nilai transaksi uang elektronik tumbuh 61,82% atau mencapai Rp 31,3 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 47,08% atau mencapai Rp 3.877,3 triliun.
“Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 8,39% (yoy) menjadi Rp 674,9 triliun,” jelas Perry dalam konferensi pers, Kamis (16/12/2021).
“BI akan terus menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran serta mendukung program Pemerintah melalui koordinasi dan monitoring uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) 4.0, transaksi keuangan Pemda, dan elektronifikasi moda transportasi,” terang Perry.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Sugeng mengungkapkan volume transaksi melalui sistem pembayaran QR Code (QRIS) sejak awal tahun hingga hari ini atau year to date, mencapai 316 juta transaksi, dengan nilai mencapai Rp 23 triliun (year to date).
Sugeng mengungkapkan ke depan peran QRIS akan diperluas, namun tahun ini masih akan fokus untuk menggencarkan penggunaan QRIS di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.
“Di Maluku hingga Aceh ke depan akan kita kembangkan untuk membantu transaksi golongan kelas menengah atas, review besarannya untuk bermanfaat pada kegiatan konsumsi dan leisure kelas menengah atas,” tuturnya.
Penggunaan QRIS juga, kata Sugeng akan berkembang dan akan mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak.
Lebih lanjut, terkait pembayaran secara digital atau non tunai ini tentu akan mengurangi peredaran uang palsu di Indonesia sehingga membuat tugas BI dalam lakukan pengawasan menjadi semakin mudah. []
