ARASYNEWS.COM – Temuan penyimpangan anggaran banyak terjadi dan terlihat jelas di berbagai daerah, salah satunya yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada di wilayah provinsi Sumatera Barat.
Temuan ini bahkan menjadi perbincangan dari hasil laporan pemeriksaan atas realisasi anggaran tahun 2024.
Ditemukan ada sebanyak 112 stel pakaian dinas anggota DPRD kota Padang. Hasilnya itu membuat kerugian negara sebesar Rp175.560.720,72.
Dalam pemeriksaan, itu tidak sesuai dengan surat pesanan resmi.
Terungkap, mekanisme pengadaan pakaian dinas dilakukan melalui kupon yang dibawa masing-masing anggota DPRD ke penyedia. Kupon itu memuat nama dan jenis pakaian yang harus dijahit sesuai surat pesanan. Namun, penyedia mengaku menjahit pakaian berdasarkan permintaan langsung dari para anggota DPRD, bukan berdasarkan dokumen resmi.
Ini terjadi pada periode DPRD 2019–2024, sebanyak 33 anggota DPRD diduga menerima pakaian dinas yang tak sesuai pesanan, dengan selisih pembayaran mencapai Rp138.104.099,10.
Kemudian, pada periode 2024–2029, temuan 14 anggota DPRD juga tercatat menerima pakaian berbeda, dan disebutkan kerugian sebesar Rp37.456.621,62.
Pakaian yang dipesan untuk dijahit disebutkan tidak sesuai, ada blazer untuk istri anggota dewan, kemeja batik, kemeja biasa, hingga celana jeans. Dan ini semua bertentangan dengan jenis pakaian dinas resmi seperti PSL, PSR, PDH, PSH, dan pakaian batik yang tercantum dalam surat pesanan.
PPK dan PPTK menyatakan mereka hanya mengandalkan tanda tangan anggota DPRD dalam berita acara tanpa verifikasi isi barang.
Akan tetapi, tanggapan yang diberikan bahwa ini dipesan tidak atau belum adanya efisiensi anggaran. Akan tetapi ini tentunya menyimpang dari pesanan resmi.
Hingga kini, belum banyak pengembangan penyelidikan yang dilakukan. Akan tetapi sudah menjadi sasaran pemeriksaan lebih lanjut untuk siapa-siapa saja yang terlibat dan dimintai pertanggungjawaban dari pihak DPRD atau Pemko Padang yang sumber anggarannya berasal dari negara dan uang rakyat.
Sumber BPK RI 2024
[]
