ARASYNEWS.COM – Hebohnya keputusan pemerintah untuk memungut pajak (PPN) yang semula dari 10 persen menjadi 12 persen mendapat sorotan dari anggota komisi XI DPR RI M Misbakhun.
Ia menyebutkan menteri keuangan terbaik sedunia Sri Mulyani mulai lelah dan harus bertanggung jawab karena hal ini menuai polemik.
Salah satu yang disinggungnya adalah yang disasar untuk sektor pendidikan dan sembako kepada masyarakat.
Misbakhun menilai ini mempengaruhi citra pemerintahan Joko Widodo yang dari awal berpihak kepada rakyat kecil. Kedua sektor ini awalnya dibebaskan PPN karena kebutuhan dasar masyarakat.
“Wajar jika terjadi polemik dan penolakan keras dari masyarakat. Oleh karena itu, Sri Mulyani Indrawati harus menarik dan merevisi ulang draft RUU KUP yang isinya sangat tidak populer tersebut,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021), dikutip dari gelora.co.
Menurutnya, bidang pendidikan adalah bagian penting untuk menjadikan upaya peningkatan kualitas SDM sebuah negara, menjadikan objek dan dikenakan tarif PPN maka akan mempengaruhi kualitas pendidikan.
“Pendidikan yang bagus dan berkualitas itu amanat konstitusi,” kata dia.
Misbakhun menjelaskan mahal atau murah, pendidikan tetaplah pendidikan yang sangat diperlukan dalam pembangunan kualitas manusia.
Demikian halnya dengan penambahan beras yang akan dijadikan sebagai obyek PPN dan dikenakan PPN, di mana menurutnya harus dilihat korelasi ke depannya, bahwa kualitas pangan akan mempengaruhi kualitas kesehatan dan akhirnya berpengaruh pada kualitas kehidupan.
“Sebaiknya Menkeu SMI belajar lebih keras lagi melihat kaitan dan hubungan antar kebijakan sektor pajak dengan amanat konstitusi. Melihat kembali dimana bagian-bagian yang merupakan keberpihakan negara kepada rakyatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat tetap mencerminkan sifat kegotongroyongan dalam meningkatkan kualitas kehidupan bernegara,” terangnya.
“Alasan yang sangat tidak rasional bahwa kebijakan ini akan diterapkan setelah pandemi Covid-19 selesai, karena sampai saat ini tidak ada ahli yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
“Justru energi bangsa sebaiknya berkonsentrasi digunakan untuk menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 bukan justru membuat polemik membahas obyek PPN baru dan kenaikan tarif PPN,” lanjutnya.
Dikatakannya, Sri Mulyani harus bisa menunjukkan kreativitas dalam membuat ide dan gagasan sesuai dengan kelasnya karena berlabel menteri terbaik di dunia.
Dia minta Sri Mulyani menggunakan ruang kreativitas lainnya dalam mengambil kebijakan menaikkan penerimaan pajak.
“Sri Mulyani membuat kebijakan dengan menaikkan tarif pajak dan menambah obyek pajak baru, apakah sejatinya hal ini menunjukkan gejala bahwa Sri Mulyani mulai lelah,” diakhiri Misbakhun. []
