ARASYNEWS.COM – Terkait rencana penghapusan status beberapa bandara internasional di Indonesia yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy turut bersuara. Ia berharap Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tidak termasuk di dalamnya.
Untuk diketahui, Sumbar menjadi tujuan wisatawan mancanegara karena pariwisatanya. Sebelum pandemi, ada sekitar 45 ribu wisatawan asing dari Malaysia dan negara lainnya yang datang setiap tahun ke Sumbar. Angka itu menurun drastis pada saat pandemi terutama 2021 dan 2022.
Namun, dikatakan Audy, sekarang karena kondisi sudah mulai normal kembali, Sumbar ingin mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan asing ke daerah itu.
“Kami belum menerima informasi apapun terkait wacana ini. Kami lihat bagaimana perkembangannya. Tapi kalau bisa BIM tetap jadi bandara internasional,” kata Audy Joinaldy di Padang, Ahad (5/2/2023).
Ia menilai Sumbar menjadi salah satu daerah tujuan wisata di pulau Sumatera yang membutuhkan dukungan bandara internasional untuk terus bisa berkembang.
“Upaya itu akan sulit dilakukan bila BIM tidak lagi melayani penerbangan internasional,” katanya.
Audy juga mengatakan, pasca pandemi, saat pariwisata telah dibuka namun penerbangan internasional masih dibatasi pada beberapa bandara. Banyak wisatawan mancanegara mengeluhkan tingginya biaya perjalanan yang harus mereka tanggung untuk datang ke Sumbar.
Hal itu menyebabkan minat wisatawan datang ke Sumbar menurun. Salah satu yang dibuka saat ini adalah rute ke Malaysia, dan ini sangat besar manfaatnya untuk sektor pariwisata daerah.
Selain itu Audy menilai cukup banyak rute internasional yang prospektif di BIM selain dari Malaysia. Hal itu salah satunya karena didukung adanya spot olahraga surving di Mentawai yang disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana pemangkasan bandara berkategori internasional dari 32 bandara menjadi 14 sampai 15 bandara saja.
Ia menyebut pemangkasan itu merupakan keputusan bersama antara Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan yang direstui oleh Presiden Joko Widodo.
Tujuan pemangkasan itu untuk meningkatkan pergerakan domestik dan meningkatkan mobilitas perjalanan wisata dalam negeri. []
