“gaji dan tunjangan tidak bisa menutupi biaya politik yang tinggi”
ARASYNEWS.COM, JAKARTA – Banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi hingga saat ini. Dan yang terbaru Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo 2019.
Terkait kasus korupsi yang dilakukan kepala-kepala daerah ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun memberikan keterangan bahwa korupsi bisa terjadi karena beberapa hal.
“Itu bisa saja dilakukan banyak kepala daerah di Indonesia. Tindak pidana korupsi bisa terjadi karena greedy, kurang, serakah. Atau yang kedua karena need, situasi yang membuat itu,” kata Mendagri dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (1/9/2021).
Tito menyoroti adanya biaya politik yang tinggi saat pilkada. Bahkan pendapatan kepala daerah selama menjabat jika dihitung akan sulit menutupi pengeluaran biaya politik saat pilkada. Sehingga menurutnya kasus-kasus korupsi terjadi karena adanya sistem tersebut.
“Untuk menjadi bupati/wali kota sekian besar. Untuk jadi gubernur sekian. Yang resmi saja untuk saksi, untuk kampanye, untuk alat peraga, untuk membangun jaringan, untuk promosi itu biayanya tinggi sekali. Apalagi ada yang non teknis, untuk mendapatkan partai dan lain-lain. Kalau dihitung dengan pendapatan gaji tunjangan dan lain-lain tidak pernah bisa menutupi. Sehingga akhirnya terjadi moral hazard karena sistem, by system,” terang Mendagri Tito.
Agar tidak lagi terjadi hal yang serupa ataupun korupsi lainnya, Tito pun mengajak semua pihak untuk memikirkan bagaimana agar dalam hal pilkada tidak perlu biaya politik yang tinggi.
“Ini yang membuat kami dulu kalau mau tangkap kepala daerah gampang sekali waktu jadi Kapolri. Tapi ada persoalan. Persoalan nya adalah teman-teman kepala daerah ini banyak juga yang harus mengembalikan biaya politiknya pada saat pilkada yang harus kita carikan solusi,” tukas Tito. []
