ARASYNEWS.com — Imbas mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden menjadi sorotan banyak pihak, salah satu perhatian warganet kini ikut mengarah ke para wakil rakyat anggota DPR RI dan bahkan juga lainnya di daerah.
Media sosial mendadak ramai dengan seruan petisi untuk memeriksa ijazah dan menelusuri riwayat pendidikan seluruh wakil rakyat di Senayan
Seruan yang mencuri perhatian itu datang dari salah satu akun Threads baru-baru ini. Dalam unggahannya, akun tersebut secara terbuka mengajak masyarakat mendukung petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR
“PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa aja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat!” dituliskan.
Unggahan itu langsung dibanjiri puluhan ribu respons dari warganet, hingga dibagikan ulang. Isu ini pun semakin ramai diperbincangkan, dengan sejumlah pengguna media sosial ikut mempertanyakan transparansi latar belakang pendidikan para legislator.
Namun, bukan hanya soal ijazah yang menjadi sorotan. Dalam unggahan lanjutan, akun tersebut juga ikut menagih kepastian pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diharapkan rampung pada Desember 2026 mendatang.
Bahkan, kolom komentar sejumlah akun resmi fraksi DPR ikut ramai diserbu warganet. Mereka mempertanyakan apa yang menjadi prioritas para wakil rakyat dan mendesak agar RUU Perampasan Aset tidak terus berlarut-larut dalam pembahasan
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, DPR sebelumnya dihadapkan pada usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. Usulan itu disebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
PKS tercatat menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Kini, sorotan publik semakin melebar. Dari polemik ijazah hingga tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, berbagai persoalan tersebut ramai-ramai dibawa warganet ke hadapan para wakil rakyat.
Disisi lain, diketahui dari informasi yang beredar, ada sebanyak 63 anggota DPR yang hanya berijazah SM, dan 211 orng tidak mencantumkan pendidikan.
Namun, mereka-mereka itu ikut dalam menyusun undang-undang negara dan kebijakan serta berbagai aturan.
Pernyataan ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, yang menyoroti kualitas dan transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR RI.
“Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya, mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang,” ujar Feri Amsari, dikutip Ahad (15/11).
Data ini sesuai dengan BPS Statistik Politik 2024 yang bersumber dari data KPU. Dari 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029:
- SMA / sederajat: 63 orang
- D3: 3 orang
- S1: 155 orang
- S2: 119 orang
- S3: 29 orang
- Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang (36,38%)
Akan tetapi, tidak mencantumkan ini bukan berarti tidak punya ijazah atau ijazah palsu. BPS tidak menyatakan itu. Yang tercatat hanya datanya tidak tercantum di berkas pencalonan.
Padahal dalam syarat minimal calon anggota DPR di UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah tamat SMA / sederajat.
Sementara itu, sebagian netizen menilai pendidikan penting karena DPR menyusun regulasi untuk seluruh rakyat. Di sisi lain, ada yang menilai pengalaman, integritas, dan rekam jejak kerja lebih penting dari sekadar gelar.
[]
