ARASYNEWS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terancam mengalami defisit sekitar Rp 20 triliun sepanjang 2024. Dan jika terus berlanjut, kondisi itu dapat membuat BPJS Kesehatan berpotensi gagal bayar pada 2026.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan defisit yang membengkak itu terjadi karena klaim kesehatan yang dibayarkan kepada peserta lebih besar daripada premi yang terima dari para anggota JKN.
“Kalau tahun ini potensi defisit itu tidak banyak, kira-kira Rp20 triliunan. Mungkin tidak ada gagal bayar sampai 2026. Makanya mau disesuaikan (pembayaran iuran peserta) tahun 2025,” kata Ali di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Selasa (12/11/2024).
Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah mengajukan kepada Presiden Prabowo untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Harapannya, langkah tersebut dapat menekan defisit BPJS Kesehatan dan menghindari kondisi gagal bayar klaim.
Targetnya, pada pertengahan 2025 telah disusun tarif baru iuran BPJS Kesehatan bagi para peserta JKN.
“Nanti Juni atau Juli 2025, akan ditentukan kira-kira berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif,” ujarnya.
Disisi lain, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, mengatakan pada 2024, peserta BPJS Kesehatan bertambah sekitar 30 juta orang. Pertambahan itu pada akhirnya membuat klaim yang dibayarkan juga ikut melambung.
Di satu sisi, Mahlil menjelaskan dari peserta baru itu yang masih aktif menjadi peserta atau membayar premi secara rutin hanya sebanyak 7 juta peserta.
“Itu fenomena bocor, jadi lebih besar yang kita rekrut, kecil yang menjadi uang,” kata Mahlil.
Menurut dia, kondisi premi yang stagnan ini disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah, peserta aktif didominasi kelas 3, hingga validasi data yang kurang tepat.
Rencana Kenaikan Iuran
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkap rencana kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pertengahan 2025. Hal ini merespons kondisi dan ancaman defisit hingga gagal bayar klaim BPJS Kesehatan.
Ali menuturkan, pihaknya telah mengusulkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutup defisit tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti akhir Juni atau awal Juli akan ditentukan, kira-kira berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif (akan disesuaikan),” kata Ali di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/11/2024).
Pada 2024, kata Ali, defisit klaim BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Kondisi ini membuat BPJS berpotensi gagal bayar klaim peserta setelah 2026 jika tidak ada perubahan pada tarif.
“Kalau tahun ini potensi defisit itu kira-kira sekitar Rp 20 triliunan. Tapi tidak ada gagal bayar, mungkin sampai tahun 2026, makanya tahun 2025 (tarif) mau disesuaikan,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menambahkan sejak 2023 bahkan sudah terjadi gap antara premium dengan biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan kepada peserta.
“Ada peningkatan premium menjadi 60 ribu, terjadilah cross pada tahun 2023 kemarin, disebut dengan gap cross, artinya sejak tahun 2023 antara biaya dengan premi, itu sudah lebih tinggi biaya,” kata Mahlil Ruby.
Bahkan dikatakan dia, lost ratio yang terjadi di BPJS kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Sehingga kondisi ini yang mengancam BPJS menuju kondisi gagal bayar.
“Kalau gap antara cost dan premium seperti ini, maka kita sudah menuju defisit dan bakal menuju gagal bayar, tandanya BPJS tidak ada daya tahan,” tukas Mahlil. []
Source: idx
