ARASYNEWS.COM – Masyarakat Indonesia lagi-lagi kena “prank berjamaah” dari wakil rakyat. Sebelumnya, rakyat dibuat bangga karena DPR “rela” dipotong tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan setelah demo besar Agustus 2025 lalu.
Keterangan ini dikutip dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Bahwa tunjangan perumahan anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan dihapus mulai 31 Agustus 2025 lalu sesuai dengan keputusan bersama. Akan tetapi kini DPR justru mengerek dana reses DPR jadi Rp 702 juta per anggota.
Inilah plot twist politik terbaik 2025. Masyarakat dianggap bodoh sehingga pejabat negara dengan mudah menggunakan anggaran yang merupakan uang rakyat.
Dikutip dari keterangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa kenaikan dana reses memang ada, dan sah-sah saja. Besarnya Rp 702 juta ini.
Dasco mengatakan bahwa naik dari periode sebelumnya (2019–2024) yang cuma Rp 400 juta.
Adapun alasannya adalah karena jumlah kunjungan para anggota DPR meningkat dan juga karena indeks kegiatan naik.
Dengan kata lain, semakin sering jalan ke daerah maka makin besar uangnya.
“Reses itu uangnya bukan buat anggota dewan, tapi buat kegiatan di dapil, menyerap aspirasi masyarakat,” imbuh Dasco.
Ia juga menegaskan dana ini tidak cair tiap bulan, hanya empat sampai lima kali setahun. Namun totalnya tetap Rp 702 juta per anggota.
Dilain sisi, Lucius Karus, mengaku heran mengapa anggota DPR tidak protes ketika uang tunjangan perumahan Rp 50 juta dipotong. Tapi ia juga memahami akan kenaikan uang reses, hanya saja jumlahnya itu yang tidak wajar.
“Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” dikutip dari perkataan Lucius, Selasa (14/10).
“Peningkatan nilai tunjangan reses anggota DPR hingga nyaris 100% dari periode sebelumnya. Ini mengejutkan,” ujar Lucius.
Kenaikan tunjangan dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta ini seakan luput dari perhatian publik yang pada akhir Agustus 2025 lalu melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut penghapusan tunjangan rumah anggota DPR RI.
[]
