ARASYNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa (7/10/2025) di Jakarta
Dari 18 gubernur dan perwakilan dari beberapa provinsi di Indonesia yang hadir itu, salah satunya dari Riau.
Dalam pertemuan itu, Menkeu menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Alhasil, apa yang disampaikan itu pun direspon dengan protes atas kebijakan Kemenkeu.
Untuk dari Riau, perwakilan yang hadir adalah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi.
Protes disampaikan karena pemotongan tersebut tentunya berpotensi menghambat pembangunan di Riau.
“Akibat adanya pemangkasan TKD, Pemprov Riau kehilangan Rp1,2 triliun. Hal itu berdampak untuk penyusunan APBD Riau 2026,” dikatakan Sekdaprov Riau, Selasa (7/10) kemarin.
Sementara itu, dikutip dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi bahwa berjanji akan mencoba formulasi lainnya agar potensi kehilangan TKD tersebut bisa diminimalkan. Dengan catatan, pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat bahwa semua uang yang ditransfer ke daerah tersebut bisa dikelola dengan baik dan transparan.
Opsi lainnya, yakni koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh kementerian dan lembaga. Karena berikutnya akan digelontorkan dana di seluruh kementerian dan lembaga, sehingga daerah di dorong untuk meningkatkan upayanya dalam meyakinkan bahwa daerah layak untuk mendapatkan dana tersebut.
“Pak menteri akhirnya memberikan catatan agar pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan bahwa uang yang ditransfer harus dikelola dengan baik, transparan dan benar-benar memperhatikan pelayanan dasar,” ujarnya.
“Saya juga sudah lapor Pak Gubernur dan setuju semua kepala dinas kita untuk mulai membangun komunikasi dengan satker pusat yang ada di daerah. Kepala dinas kita harus koordinasi intens, nanti baru didorong ke kementerian dan lembaga di pusat,” sebutnya.
Keterangan Gubernur Riau
Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas dampak dari pemotongan TKD ini.
Wahid menegaskan pentingnya kejelasan mengenai kebijakan tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Riau.
“Bukan soal menerima atau tidak, tapi kita butuh penjelasan dan butuh diskusi. Karena persoalannya kan banyak hal yang berkaitan dengan anggaran itu,” kata Gubernur Riau
“Disitu ada gaji PPPK, infrastruktur, dan segala macamnya,” ujar Wahid
Gubernur Riau berharap diskusi dengan Menteri Keuangan nantinya dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ketergantungan daerah terhadap TKD.
Ia menekankan, pemangkasan TKD akan berdampak signifikan terhadap kualitas pembangunan di daerah.
“Dampaknya tentu nanti kualitas pembangunan. Kemudian gaji PPPK dan lainnya,” tambahnya.
Wahid juga menegaskan perlunya membuka dialog dengan Menteri Keuangan untuk memberikan gambaran umum mengenai pengaruh pemangkasan TKD.
“Kemarin Pak Sekda sudah menyampaikan. Saya kemarin ada halangan, tapi nanti minggu depan saya ada jadwal lagi sama Pak Menteri (Keuangan),” pungkas Gubernur Wahid. []
