ARASYNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto hadir pada sidang PBB dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di New York, yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin, 22 September 2025.
Hal tak terduga terjadi pada saat Prabowo memberikan pidato, tiba-tiba mikrofon mati sehingga suara beliau hanya sayup-sayup terdengar.
Menanggapi hal ini Direktur Informasi dan Media Kemenlu Hartyo Harkomoyo menjelaskan, mikrofon dimatikan karena Prabowo berbicara lebih dari aturan yang diberikan.
“Berkaitan dengan pidato pertemuan di atas, terdapat rule of procedure bahwa setiap negara mendapat kesempatan lima menit. Jadi suara yang tidak terdengar di video/streaming dikarenakan pidato yang lebih dari waktu yang ditentukan,” terangnya, Selasa (23/9/2025), dikutip dari kompascom.
Sementara itu, diketahui, dalam sidang itu, Prabowo menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.
Menurut Prabowo, Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.
“Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” tegas Prabowo.
“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” lanjutnya.
Dalam pidatonya, Presiden turut menyampaikan pentingnya Deklarasi New York yang dianggap telah memberikan jalur damai dan adil menuju perdamaian. Menurutnya, pengakuan kenegaraan harus membawa arti perdamaian sejati bagi semua pihak.
Presiden Prabowo pun mengapresiasi langkah sejumlah negara besar yang telah mengakui Palestina, termasuk Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. “Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berhenti,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghentian perang di Gaza harus menjadi prioritas utama dunia internasional. Indonesia siap berkontribusi aktif, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.
Diketahui, Sidang Majelis Umum PBB, Konferensi Tingkat Tinggi resmi menegaskan pengakuan terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara. Indonesia ikut mencatat sejarah itu di New York, Senin (22/9/2025).
Inisiatif pembahasan datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, yang diwakili oleh Menlu Saudi Faisal bin Saud.
Sebelumnya, Paris dan Riyadh menggagas Deklarasi New York tentang pengakuan kemerdekaan Palestina. Sebanyak 142 negara, atau dua pertiga anggota PBB, mendukung deklarasi ini.
Hasilnya, PBB secara de facto mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Namun, pengakuan secara de jure tetap menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB yang kerap terhambat veto AS. Meski begitu, sikap Majelis Umum mencerminkan suara moral dunia untuk gencatan senjata dan perdamaian berkeadilan.
Dalam forum itu, delegasi Israel memilih keluar ruangan. Palestina diwakili langsung oleh Riyad Mansour, sementara Presiden Mahmoud Abbas hadir lewat telekonferensi karena AS menolak memberi visa.
Dilain sisi, sejumlah warga di beberapa negara ada yang melakukan aksi protes, salah satunya dilakukan warga Italia.
Hal itu karena Perdana Menteri Giorgia Meloni menolak pengakuan negara Palestina, berbeda dengan sejumlah sekutu Barat.
Ribuan demonstran turun ke jalan di lebih dari 80 kota, melumpuhkan transportasi umum dan pelabuhan.
Bentrokan pecah di Milan saat polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata menghadapi massa yang menuntut gencatan senjata di Gaza. Meloni menegaskan pengakuan Palestina tidak masuk agenda pemerintah
Pada 22 September 2025, Italia menggelar mogok umum selama 24 jam yang diprakarsai oleh serikat buruh USB bersama CUB, SGB, dan ADL sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza.
Mogok ini menyasar pelabuhan, transportasi publik, pendidikan, kesehatan, dan beberapa tempat kerja lainnya dengan slogan “Blocchiamo tutto” (“Mari kita blokir semuanya”).
Di Milan, terjadi bentrok antara demonstran dan polisi di stasiun utama, puluhan petugas terluka dan beberapa orang ditahan.
Pemerintah Italia menyebut sebagian aksi kekerasan sebagai tindakan yang tidak membantu, sementara para pemrotes menyerukan penghentian dukungan militer Italia ke Israel serta pemutusan hubungan resmi dengan negara tersebut.
[]
