ARASYNEWS.COM – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga periode kedua mewariskan utang hingga mencapai Rp2.700 triliun. Jumlah itu tercatat naik 150 persen selama 5-6 tahun kemudian atau di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi),
Hal ini disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini dalam catatannya.
Didik menyebut, akumulasi kenaikan utang dari SBY hingga di era kedua pemerintahan Jokowi mencapai Rp6.336 triliun.
“Pada waktu SBY terakhir memimpin beralih ke Jokowi utangnya itu sekitar Rp2.700 triliun. Ibu Menkeu Sri Mulyani kemarin melihat datanya sendiri Rp6.336 triliun. Jadi 150% dalam waktu hanya 5-6 tahun,” ujar Didik dalam diskusi virtual, Rabu (24/3/2021) kemarin.
Ditambahkan Didik, dalam catatan Indef, jumlah tersebut tidak termasuk utang BUMN. Secara agregat, utang BUMN mencapai Rp2.140 triliun pada kuartal III-2020. Jumlah itu, lebih luas yang tidak saja menyangkut utang luar negeri (ULN) tapi juga semua liabilitas yang menjadi tanggung jawab BUMN.
“Ini belum termasuk warisan utang BUMN belum dihitung. Utang BUMN meningkat pesat di luar tabungan dan deposito Rp2.100 triliun. Kalau ditambah utang saat ini, Jokowi mewariskan Rp8.000 triliun utang. Ini suatu prestasi yang besar,” sebut dia.
Bahkan, Indef memperkirakan ULN di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencapai Rp10.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN,” kata dia.
ULN Indonesia per akhir Januari 2021 meningkat dari posisi ULN di Desember 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada periode tersebut sebesar USD420,7 miliar atau lebih tinggi dari posisi Desember 2020 yang tercatat USD417,5 miliar.
Utang itu terdiri terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar USD213,6 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar USD207,1 miliar. []
