ARASYNEWS.com , Pangkalan Kerinci Pelalawan — Pasca pencabutan izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), kemudian dilakukan pemasangan plang penertiban di kawasan konsesi tersebut.
Berbagai tanggapan dan kritik pun banyak dilontarkan berbagai pihak. Dn berbagai kalangan mulai menyoroti langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah terhadap lahan yang kini diambil alih negara.
Pemerintah memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak menghentikan operasional perusahaan.
Pemerintah juga menjamin ribuan karyawan tetap bekerja dan tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita LH Simanjuntak, mengungkapkan langkah pemerintah pascapencabutan izin PT RAPP.
Dikatakannya, keberlanjutan operasional perusahaan telah menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan. Aktivitas usaha PT RAPP tetap dapat berjalan melalui mekanisme pengelolaan yang disiapkan pemerintah.
“Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan,” ujar Barita, dikutip Ahad (22/11).
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan kegiatan perusahaan tetap berlangsung melalui skema pengelolaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Skema tersebut disiapkan agar pencabutan izin tidak merugikan perusahaan, karyawan, mitra, maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas usaha tersebut.
“Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak,” katanya.
Barita menegaskan, pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Jum’at (20/11/2026), pemerintah menerbitkan surat tengang pencabutan izin wilayah konsesi PBPH PT RAPP yang mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Dengan keputusan tersebut, penguasaan kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam wilayah perizinan perusahaan kembali berada di tangan negara.
Pencabutan izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Alhasil, setelah beroperasi PT RAPP selama 30 tahun di Riau pun berakhir.
Beroperasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau sejak tahun 1993 Didirikan berdasarkan Akta No.76 Tahun. 1989 tanggal 15 Mei 1989.
Dibawah naungan April Group yang berkantor pusat di Singapura, RAPP Riau memiliki perkebunan serat utama dan operasi manufaktur di Indonesia
Adapun kegiatan pengembangan hutan tanaman PT. RAPP dimulai di Provinsi Riau pada tahun 1993 seluas ± 300.000 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan.
[]