ARASYNEWS.com — Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran kawasan hutan yang salah satunya ada di Provinsi Riau.
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare.
Adapun keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Dikutip dari keterangan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyebut ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan, di antaranya:
-Kebakaran gambut berulang.
-Perkebunan sawit dalam kawasan hutan.
-Aktivitas pertambangan tanpa izin.
-Kerusakan kawasan lindung dan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam habitat gajah Sumatera.
-Kabut asap yang terus melanda hingga gangguan kesehatan.
Tak hanya lahan PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil alih penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi.
Langkah ini dilakukan setelah ditemukan indikasi pengolahan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan.
Pemerintah menegaskan seluruh kegiatan di areal yang izinnya dicabut harus dihentikan. Sementara itu, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan.
Penertiban ini disebut sebagai upaya mengembalikan fungsi hutan, melindungi ekosistem, menjaga habitat satwa dilindungi, serta memastikan aset negara dikelola sesuai ketentuan hukum.
[]