ARASYNEWS.COM – Kerumunan warga yang diakibatkan kedatangan Presiden Joko Widodo di Danau Toba dipandang sebagai indikator orang nomor satu di Indonesia ini tidak punya komitmen dalam menangani pandemi virus corona baru (Covid-19).
Kerumunan saat kunjungan kerja tidak hanya sekali dilakukan Jokowi. Ditempat-tempat lain juga sama terlihat. Padahal disaat yang bersamaan pemerintah menerapkan banyak larangan terkait upaya menekan kasus Covid-19. Dan mirisnya, kegiatan ini diklaim tidak ada yang positif terpapar Covid-19.
Hal inilah yang membuat banyak pengamat dan masyarakat curiga dan mengomentari pemerintah.
“Bahkan untuk warga yang melanggar dikenakan sanksi, Rizieq Shihab adalah bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan. Tetapi rupanya, Presiden sendiri melakukan pelanggaran itu,” demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Jumat malam (4/2/2022) kemarin yang dikutip dari rmol.
Selain itu, yang baru-baru ini juga terjadi di Jawa Barat. Kerumunan disalah satu lokasi hingga saat ini belum ada tindakan dan sanksi.
Menurut Dedi, fakta kerumunan yang disebabkan oleh Jokowi ini bisa berdampak pada hilangnya kesabaran dan kepercayaan pada pemerintah.
Kejadian kerumunan saat Presiden berkunjung adalah bukti bahwa pemerintah tidak bisa diandalkan. Seharusnya, saat terjadi pandemi tidak dapat dikendalikan presiden bersikap menjadi teladan bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat diandalkan, sekaligus gagal menjadi teladan publik. Semestinya, ketika pandemi tidak dapat dikendalikan sesegera mungkin, setidaknya presiden tidak memperlihatkan contoh buruk,” tukasnya.
Ditempat terpisah, dari partai Demokrat juga angkat bicara terkait ketimpangan saat kunjungan kerja ke Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Irwan mengatakan, kerumunan warga yang terjadi saat orang nomor satu di Indonesia ini Kunker tidak bisa dianggap hal biasa saja. Sebab, perilaku itu mengindikasikan pemerintah makin menurun dalam menerapkan protokol Covid-19.
Pendapat Irwan, aktivitas Kunker Presiden ke berbagai daerah yang kerap menimbulkan kerumunan itu menjadi salah satu sebab penularan Covid-19 meningkat.
“Teladan Jokowi dan pembantunya dalam Prokes kegiatan makin drop,” demikian kata Irwan, Jumat (4/2/2022).
Pria yang juga Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur itu menyayangkan Jokowi justru memci kerumunan. Dikatakan anggota Komisi V DPR RI ini, kerumunan saat Kunker bukti bahwa pemerintah tidak punya komitmen dalam mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia.
Apalagi, selama ini, Irwan memandang sejak awal pandemi pada Maret 2020 lalu, Jokowi tidak pernah tegas dalam menyikapi virus asal Kota Wuhan, China itu.
“Ini contoh ketidak seriusan pemerintah. Saat natal dan tahun baur harusnya diberlakukan PPKM tapi malah dibiarkan. Dan yang terbaru ini pemerintah membuka pintu kedatangan orang asing ditengah meningkatnya kasus di luar negeri. Tapi masyarakat dilarang mudik dan tidak boleh pulang kampung,” sesalnya.
Ditengah banyaknya perbincangan terkait kerumunan ini disebutkan DPRD Sumatera Utara tidak menimbulkan peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi.
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting bahkan memuji kunjungan Jokowi berhari-hari di Sumut.
“Seorang Presiden Jokowi mengunjungi tempat tempat yang kita harapkan tidak dikunjungi, tapi dikunjunginya. Sampai berhari-hari di sini kan seorang Presiden sangat luar biasa itu,” demikian ujar Baskami, Jumat (4/2/2022) kemarin.
Menurutnya pemerintah sudah berulangkali mengimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di antaranya menjaga jarak dan mengenakan masker. Harusnya masyarakat yang mematuhi aturan itu.
“Kita sudah imbau masyarakat, tapi masyarakat tidak bisa menahan diri. Apalagi sekarang kan Omicron juga sudah masuk Indonesia ini. Kita harus waspadai lah supaya jangan kena. Apalagi pemerintah sudah bolak balik mengimbau,” ungkapnya.
Politisi PDIP tersebut juga meminta masyarakat agar memahami kunjungan Presiden Jokowi dengan tidak membuat kerumunan.
“Jadi masyarakat yang harusnya memahami kunjungan Presiden. Misalnya ketika Presiden datang ke di Ajibata, masyarakat datang semua keluar. Presiden menganggap dia bagian dari masyarakat, jadi susah kita ini,” urainya.
Menurut Baskami pemerintah tak perlu menjatuhkan sanksi atas kerumunan yang ditimbulkan Presiden Jokowi. Sebab masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu
“Mungkin kegembiraan masyarakat ini sangat luar biasa melihat kunjungan Presiden yang sampai berhari hari di sini. Kan bolak balik kita imbau masyarakat, masyarakat kadang kadang apa mau dipukuli? Kan nggak mungkin. Nanti dibilang pemerintah terlalu arogan. Sudah cukup kita imbau agar masyarakat memahami. Jadi masyarakat harusnya memahami lah. Saya pikir gak perlu sanksi. Tapi masyarakat yang harusnya patuhi prokes,” bebernya. []
