ARASYNEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali jadi sorotan karena merazia sebuah truk yang sedang melintas di jalan provinsi Sumatera Utara. Truk tersebut diketahui menggunakan pelat BL asal Aceh.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial (Mesos), Ahad (28/9/2025), Bobby meminta sopir truk mengganti pelat BL menjadi BK (pelat Sumut) agar pajaknya dibayarkan ke Sumut.
Namun aksi Bobby ini langsung menimbulkan kontroversi, khususnya di kalangan masyarakat Aceh.
Aturannya itu tak sejalan dengan semangat persatuan, kebhinekaan, aturan perudangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku nasional
Sementara itu, banyak juga pihak lain yang menilai tindakan Bobby ini berpotensi memecah belah hubungan harmonis antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Sejumlah Tokoh Aceh pun ikut bersuara.
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya) mengecam keras kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang melarang truk berpelat BL dari Aceh melintas di wilayah Sumut.
Ketua Bidang Ketahanan Nasional Pemuda Muhammadiyah Abdya, Ade Alkausar, menilai, kebijakan itu dinilai gegabah, diskriminatif, dan berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan nasional.
Larangan tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat Aceh tapi juga bisa merusak hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang sudah lama terjalin erat antara Aceh dan Sumut.
“Jalan publik tidak boleh diperlakukan eksklusif berdasarkan asal kendaraan. Kebijakan sepihak ini bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ade Alkausar di Blangpidiee, Senin (29/9/2025) kemarin.
Ade mengatakan, pemblokiran truk Aceh berpotensi memutus jalur logistik strategis Aceh–Sumut. Dampaknya, harga kebutuhan pokok bisa naik, distribusi barang terganggu, dan aktivitas perdagangan rakyat lumpuh.
“Ini bukan hanya soal transportasi, tetapi menyangkut ketahanan ekonomi dan sosial-politik. Kebijakan diskriminatif semacam ini bisa memicu keresahan dan mengikis kepercayaan publik,” dikatakan Ade.
Menurut Ade, Pemuda Muhammadiyah Abdya menilai kebijakan Gubsu tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan.
“Pemimpin sejati adalah perekat, bukan pemecah. Jangan biarkan jalan raya berubah menjadi tembok pemisah antar-daerah,” kata Ade.
Pemuda Muhammadiyah Abdya dalam sikap resminya mendesak Bobby Nasution segera mencabut larangan tersebut dan menggantinya dengan solusi yang lebih adil.
Pemuda Muhammadiyah Abdya juga meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan, turun tangan meluruskan kebijakan agar sejalan dengan konstitusi.
“Kebijakan diskriminatif terhadap truk Aceh adalah ancaman nyata bagi fondasi persatuan bangsa. Ketahanan nasional bukan hanya soal militer, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan kohesi sosial,” kata Ade.
Lain lagi yang disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, melalui akun Instagram pribadinya menyindir menantu Presiden Jokowi itu dengan pertanyaan tajam.
“Bagaimana kalau nanti Pak Gubernur Aceh melakukan hal yang sama seperti Bobby? Bagaimana pendapat netizen?” tulisnya.
Kritik dari anggota DPR RI
Menurut Haji Uma, kebijakan Bobby itu bersifat tendensius dan emosional karena pelat nomor adalah produk hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, bukan kewenangan seorang gubernur.
“Lebih bijak jika dilakukan koordinasi antar pemerintah daerah dan sosialisasi, bukan razia grasa-grusu yang memicu sentimen daerah,” kata Haji Uma.
Menurut Haji Uma, tidak ada regulasi yang mewajibkan kendaraan mengganti pelat saat melintas di provinsi lain.
“Aturannya sudah jelas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak ada dasar hukum yang membolehkan tindakan seperti itu,” kata Haji Uma dengan nada tegas.
Bahkan, Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, meminta agar Bobby ditangkap karena tindakannya dinilai dapat mengganggu keamanan.
“Cabut kebijakan itu segera. Tanya ke Bobby, STNK itu produk nasional atau daerah? Kalau belum paham, jangan bikin gaduh. Komisi III mendesak polisi menangkap Bobby karena kebijakan itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” kata Nasir Djamil.
Politisi PKS tersebut menekankan bahwa infrastruktur jalan dibangun menggunakan uang rakyat dari seluruh Indonesia. Sehingga gubernur tidak boleh semena-mena membuat kebijakan yang bisa membenturkan masyarakat Aceh dan Sumut.
Di media sosial, kolom komentar Instagram Bobby juga dipenuhi protes keras, menyebut tindakan Bobby tersebut diskriminatif karena kendaraan berpelat BK bebas keluar masuk Aceh tanpa pernah dipermasalahkan.
Tanggapan Pihak Pemprov Sumut
Sementara itu, menanggapi video viral di medsos tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Dr H Muhammad Suib SPd MM memberikan klarifikasi.
Menurut Muhammad, imbauan Gubernur Sumut tersebut semata-mata terkait kontribusi kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perlu kami jelaskan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara dan berusaha di Sumatera Utara berharap bahwa semua plat kendaraannya, hendaknya plat kendaraan Sumatera Utara agar pajak kendaraannya menjadi penyumbang PAD Sumatera Utara,” kata Muhammad dikutip dari akun TikTok @papametal, Senin (29/9/2025).
Menurut Muhammad, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama di Sumut dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun per tahun.
Karena itu, Pemprov Sumut berharap agar para pengusaha dengan kendaraan berpelat luar daerah dapat mengalihkannya menjadi plat Sumut.
“Harapan kami, semua pengusaha diimbau yang pelatnya luar dari Sumatera Utara berharap bisa berpelat Sumatera Utara demi untuk pembangunan Sumatera Utara,” pungkas Muhammad.[]
Tak sejalan dengan semangat persatuan, kebhinekaan, aturan perudangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku nasional
Sebelumnya, aksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan rombongannya yang diduga merazia dan menghentikan mobil truk pelat Aceh (BL) di Kabupaten Langkat mendapat sorotan dari warga Tanah Rencong. Hal itu diposting ke berbagai media sosial.
Tampak Bobby didampingi Asisten Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib menghentikan mobil truk itu dan meminta agar sopir mengurus perpindahan pelat BL Aceh ke pelat (BK) Sumut agar bisa melewati jalan tersebut.
Perpindahan pelat itu agar pajak kendaraan yang beroperasi di sana bisa masuk ke Sumut. Bobby juga tampak menyarankan ke sopir truk agar perpindahan pelat itu bisa diurus secepatnya.
“Segera ya, kapan bisa janji ngurusnya (perpindahan pelat BL ke BK). Ini harus cepat ini jangan lagi ada BL ya, biar pajaknya sama kita,” kata Muhammad Suib dalam video tersebut.
“Iya segera pak. Ini terakhir, secepatnya. Ini yang ngurus nanti pihak mobil,” kata sopir truk berpelat BL dalam video tersebut.
Aksi pejabat Sumut tersebut mendapat kritikan dari anggota DPR RI Dapil Aceh, Nasir Djamil. Ia mengecam tindakan Bobby Nasution yang menghentikan dan merazia mobil truk pelat Aceh (BL) di kawasan Kabupaten Langkat.
Nasir menilai tindakan Bobby berpotensi mengganggu keamanan serta merusak keharmonisan antarwilayah di Indonesia.
[]
