ARASYNEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kesalahan kebijakan dari sisi fiskal dan moneter. Perlambatan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, kata dia, tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan kondisi global.
Menurut Menkeu yang baru ini, kebijakan dalam negeri juga turut memberi tekanan pada kinerja ekonomi nasional, terutama karena perekonomian Indonesia sangat bergantung pada permintaan domestik.
“Banyak keluar tagline Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global. Padahal, ada kebijakan dalam negeri yang salah juga,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025) kemarin.
Ia menjelaskan, memasuki 2025, kondisi sempat membaik pada Januari hingga April. Pertumbuhan uang primer bahkan mencapai 7% pada April, sehingga ia optimistis Indonesia mulai keluar dari krisis. Namun, tren tersebut tak bertahan lama.
“Yang saya enggak tahu, Mei jatuh lagi, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%,” katanya.
Purbaya menilai, perlambatan yang terjadi sepanjang 2024 akibat kebijakan moneter ketat sempat mulai pulih, tetapi kemudian kembali tertekan karena pengelolaan fiskal yang tidak optimal.
Ia menyoroti keterlambatan pemerintah dalam membelanjakan anggaran negara.
“Beliau (menkeu yang sebelumnya) rajin narik pajak. Tak apa-apa. Masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjakan lagi tidak apa-apa. Tapi ini kan tidak (dibelanjakan). Ditaruh sana (bank sentral) santai-santai,” ungkapnya.
Dan untuk solusinya, Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan akan melakukan pemindahan dana ‘tabungan pemerintah’ sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan mulai esok, Jum’at (12/9/2025).
Adapun, enam bank tersebut adalah milik pemerintah, yakni empat bank Himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan dua bank syariah. Salah satu bank syariah tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penyaluran dana itu akan segera dilaksanakan seusai regulasinya terbit.
Purbaya menjelaskan dana sebesar Rp 200 triliun pada tahap awal akan ditempatkan di bank-bank nasional dalam bentuk rekening pemerintah.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan akan memperbaiki koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Ia bahkan tegas mengkritik Komisi XI DPR akan kesalahan kebijakan sebelumnya yang menyebabkan kekeringan likuiditas dan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2023–2024.
Jadinya, tanpa adanya PMK Menkeu, Purbaya akan menarik sebagian dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia, yakni Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun, agar masuk ke sistem perekonomian.
Langkah ini, kata Purbaya, telah direstui Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan mampu menghidupkan kembali roda ekonomi nasional.
Dana tersebut akan ditempatkan di perbankan layaknya deposito, bukan pinjaman, sehingga bisa mendorong penyaluran kredit tanpa menimbulkan lonjakan inflasi. Pemerintah juga memastikan dana itu tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen Bank Indonesia, melainkan benar-benar berputar di perekonomian.
Skema ini serupa dengan program Koperasi Desa Merah Putih, namun dengan cakupan lebih luas karena nilai dana mencapai Rp 200 triliun.
Menurut Purbaya dan Dirjen DJSEF Febrio Kacaribu, kebijakan ini akan meningkatkan likuiditas, mempercepat perputaran ekonomi, dan menjaga pertumbuhan tetap solid di tengah tekanan global. []
