ARASYNEWS.com — Sebanyak 10.070 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah mulai beroperasi serentak pada Kamis (15/10/2026) di sejumlah wilayah Indonesia.
Gerai yang dibuka telah diisi dan tersusun rapi sejumlah barang kebutuhan dapur dan barang bersubsidi bagi masyarakat.
Salah satu KDKMP, terlihat harga yang dipatok sangat terjangkau. Diantaranya LPG 3 kg yang dijual Rp 16.000 per tabung. Selain itu MinyakKita dijual Rp15.700 per liter. Harga yang dijual ini sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
Selain membantu warga memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau, koperasi ini juga menyerap produk UMKM dari masyarakat sekitar. Para pedagang bisa membeli dan kembali menjual melalui tempat-tempat usah mereka masing-masing.
Selain pembayaran secara cash, juga dapat memanfaatkan aplikasi pembayaran melalui QRIS.
Disebutkan juga, KDKMP juga berencana memperluas jangkauan layanan sesuai perkembangan zaman, yakni pemesanan melalui WhatsApp dan layanan pesan antar ada waktu dan jarak tertentu.
Dan untuk harga, pemerintah melalui KDKMP akan terus memantau kesesuaian harga jual barang bersubsidi di gerai-gerai KDKMP yang tersebar di sembilan provinsi.
KDKMP akan Layani Pembayaran Gaji
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan direalisasikan pada akhir tahun 2026.
Ferry menyebut, rencana tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan anggarannya telah disetujui.
“Mulai sekarang kok sudah mulai diajukan dan ini juga sudah disetujui. Diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” ujar Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026), dalam keterangannya yang dikutip.
Selain itu, kedepannya, KDKMP juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRIlink, dan penyedia layanan lainnya untuk memperluas layanan keuangan.
Kementerian Koperasi menegaskan, penyaluran gaji dan pensiun ASN melalui koperasi bertujuan memberikan alternatif layanan pembayaran, bukan semata-mata menggeser peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).
[]
